ADITAMA, GILANG HANUM and Ispriyarso, Budi and Juliani, Henny (2018) PEMANFAATAN PAJAK ROKOK BAGI KESEHATAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KUDUS. _020 HAN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text GILANG HANUM ADITAMA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	Text GILANG HANUM ADITAMA_ABSTRAK.pdf Download (49kB)
	Text GILANG HANUM ADITAMA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text GILANG HANUM ADITAMA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text GILANG HANUM ADITAMA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (59kB)
	Text GILANG HANUM ADITAMA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB)
	Text GILANG HANUM ADITAMA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (52kB)
	Text GILANG HANUM ADITAMA_DAFPUS.pdf Download (58kB)

Abstract

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau atau DBHCT adalah penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia. Pasal 31 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun kabupaten atau kota, dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan pajak rokok bagi kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Kudus. Permasalahan selanjutnya adalah hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pemanfaatan tersebut.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data yang ada di masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pajak rokok diwujudkan dalam sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok, penyuluhan bahaya merokok di sekolah, tersedianya media cetak informasi bahaya merokok, tersedianya klinik berhenti merokok, serta peningkatan pengetahuan kesadaran tentang bahaya merokok dan peningkatan kemampuan perokok untuk berhenti merokok, melindungi masyarakat dari paparan rokok.
Pemanfaatan pajak rokok di Kabupaten Kudus telah sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 hanya saja penyerapan anggarannya belum maksimal.
Kata Kunci : Dana Bagi Hasil Cukai Rokok, Kesehatan, UU Nomor 28 Tahun 2009

Actions (login required)

View Item