KURNIAWAN, BIMA HARITS and Sa'adah, Nabitatus and Juliani, Henny (2018) TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA REPATRIASI PASCA TAX AMNESTY PADA SEKTOR INVESTASI. _013 HAN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text BIMA HARITS KURNIAWAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text BIMA HARITS KURNIAWAN_ABSTRAK.pdf Download (5kB)
	Text BIMA HARITS KURNIAWAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	Text BIMA HARITS KURNIAWAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text BIMA HARITS KURNIAWAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (61kB)
	Text BIMA HARITS KURNIAWAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB)
	Text BIMA HARITS KURNIAWAN_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text BIMA HARITS KURNIAWAN_DAFPUS.pdf Download (131kB)

Abstract

Repatriasi merupakan salah satu faktor penting kebijakan Pengampunan Pajak, yaitu mengalihkan harta kekayaan Wajib Pajak Indonesia yang berada di luar negeri ke dalam wilayah Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah mengenai pelaksanaan repatriasi dalam program Pengampunan Pajak dan alokasi dana repatriasi setelah terlaksanakannya program Pengampunan Pajak pada sektor investasi serta menguraikan kelemahan dan kendala selama pelaksanaan repatriasi dan solusinya.
Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Untuk mendekati pokok masalah penulisan, spesifikasi penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data diperoleh dari data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan serta metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif.
Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan repatriasi berhasil menarik dana dari luar negeri dengan jumlah yang besar. Pelaksanaan repatriasi dilakukan dengan sistem gateway dan dana diinvestasikan ke beberapa instrumen investasi. Kendala pelaksanaan repatriasi yaitu perubahan peraturan atau tambahan peraturan baru mengenai kebijakan repatriasi yang membingungkan Wajib Pajak, tidak semua aset Wajib Pajak di luar negeri sewaktu-waktu dapat langsung dipindahkan, terdapat kebijakan dari negara lain yang mempersulit wajib pajak. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu pemerintah melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan himbauan kepada wajib pajak yang berada di dalam dan luar negeri, pemerintah terus melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan otoritas negara lain. Pemerintah meyakinkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sama sekali bukan bertujuan untuk memfasilitasi uang-uang dari praktik kejahatan kriminal, pemerintah menyediakan saluran khusus layanan Pengampunan pajak dan memanfaatkan layanan elektronik seperti media sosial dan website yang berguna memberikan informasi-informasi terbaru mengenai repatriasi.
Kata Kunci : Pengampunan Pajak, Repatriasi, Instrumen Investasi

Actions (login required)

View Item