ERIYANTO, MUHAMMAD and Astuti, A.M. Endah Sri and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2019) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SANKSI PELARANGAN PEMBERIAN UANG DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA SEMARANG. _PDN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text M. Eriyanto-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (688kB)
	Text M. Eriyanto-abstrak.pdf Download (83kB)
	Text M. Eriyanto-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB)
	Text M. Eriyanto-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text M. Eriyanto-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text M. Eriyanto-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	Text M. Eriyanto-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text M. Eriyanto-dapus.pdf Download (72kB)

Abstract

Untuk mengatasi permasalahan pergelandangan dan pengemisan di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang melakukan berbagai langkah-langkah guna menjamin hak dari anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Salah satu langkah yang digunakan adalah membuat sebuah aturan, yaitu Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang, aturan tersebut berisikan mengenai bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
Tujuan penelitian ini untuk meneliti pertama penegakan hukum Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014. Kedua, faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014.
Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh dari lapangan dan studi kepustakaan yang dianalisis dengan analisis data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai larangan pemberian uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis belum dapat ditegakkan. Hal ini dikarenakan pihak yang berwenang melakukan penegakan hukum terkait Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014
adalah Satpol PP sementara Satpol PP saat ini hanya fokus melakukan penegakan pada anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri dari faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor budaya dan
faktor masyarakat lebih berperan dalam menghambat pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Semarang karena sulit untuk diatasi.
Saran penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan kinerja, koordinasi dan sinergi dari lembaga/aparat penegak hukum terkait yaitu Satpol PP Kota Semarang. Evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dan dinas terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap gelandangan pengemis, baik itu yang terkait dengan faktor penegak hukum, faktor masyarakat maupun faktor budaya.
Kata kunci : Penegakan Hukum, Sanksi, Pelarangan Pemberian Uang,
Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

Actions (login required)

View Item