YANTO, KELVIN and Soponyono, Eko and Rozah, Umi (2019) KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA. _027 PDN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text KELVIN 027-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text KELVIN 027-abstrak.pdf Download (87kB)
	Text KELVIN 027-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB)
	Text KELVIN 027-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB)
	Text KELVIN 027-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)
	Text KELVIN 027-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (690kB)
	Text KELVIN 027-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB)
	Text KELVIN 027-dapus.pdf Download (154kB)

Abstract

Tindak pidana diskriminasi ras dan etnis masih marak terjadi di Indonesia mengingat penduduk Indonesia yang sangat majemuk dari segi suku, agama, ras, dan antar etnis. Pasal 28I UUD NRI 1945 telah menegaskan penjaminan dan perlindungan hukum dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dengan alasan apapun. Untuk itu
telah menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang melindungi warga Indonesia dari perlakuan diskriminatif. Dibentuklah UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis di samping terdapat berbagai UU lain juga, contohnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR. Selain itu, melihat perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat serta kebutuhan untuk mengesahkan RUU KUHP 2018 pembahasan mengenai tindak pidana diskriminasi rasial dimasukkan kembali ke dalam rumusan Pasal 261 dan Pasal 262 RUU KUHP 2018. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana diskriminasi ras dan etnis dalam hukum nasional dan hukum internasional dan bagaimana formulasi kebijakan hukum tindak pidana diskriminasi
ras dan etnis dalam pembaharuan hukum pidana melalui perspektif perbandingan hukum pidana.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan jenis data yang terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan
adalah analisis yuridis komparatif dan analisis yuridis preskriptif.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah pengaturan mengenai tindak pidana diskriminasi ras dan etnis dalam KUHP, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, dan juga dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mendefinisikan tindak pidana penghinaan terhadap golongan penduduk berdasarkan kategori SARA. Hasil studi komparatif pada negara Prancis (Code Penal Francais) dan negara Belanda (Wetboekvanstrafrecht) terkait dengan pengaturan tindak pidana
diskriminasi ras dan etnis dapat dijadikan sebagai acuan untuk perkembangan hukum dalam merumuskan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis dalam RUU KUHP dengan memasukkan beberapa ajaran baru, seperti ajaran delik materiil, dan perbuatan baru, seperti tindakan membatasi, memilih, membedakan dan
mengecualikan. Pembaruan hukum pidana mengenai tindak pidana diskriminasi ras dan etnis melalui pendekatan kebijakan memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang masih relevan hingga saat ini.
KATA KUNCI: Kebijakan formulasi tindak pidana diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana diskriminasi ras dan etnis, perbandingan hukum
pidana

Actions (login required)

View Item