PURNAMASARI, EVIRA APRIVIARUSTA and Jaya, Nyoman Serikat Putra and Pujiyono, Pujiyono (2019) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGATURAN TINDAK PIDANA SUAP SEKTOR SWASTA DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. _PDN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text evira apriviarusta purnamasari-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (786kB)
	Text evira apriviarusta purnamasari-abstrak.pdf Download (6kB)
	Text evira apriviarusta purnamasari-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB)
	Text evira apriviarusta purnamasari-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)
	Text evira apriviarusta purnamasari-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text evira apriviarusta purnamasari-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text evira apriviarusta purnamasari-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text evira apriviarusta purnamasari-dapus.pdf Download (96kB)

Abstract

Tindak pidana Kerugian yang diakibatkan suap di sektor privat, tidak hanya soal jumlah uang, tetapi juga menciptakan in-efisiensi, memperbanyak kejahatan, memperlambat pertumbuhan, dan memperburuk citra dan iklim investasi nasional secara makro. Tak
heran, dikarenakan sedemikian parahnya dampak yang diciptakan, hingga Konvensi Indonesia, pun akhirnya menganjurkan agar negara-negara mengkriminalisasi suap di sektor swasta. Namun, hingga detik ini Indonesia belum mengkategorikan suap di sektor
swasta sebagai suatu tindak pidana korupsi. Sehingga, setiap pelaku suap di sektor swasta tidaklah dapat dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wajar jika kerap kali masyarakat kebingungan mencari cara bagaimana agar sistem hukum Indonesia dapat menjerat para pelaku suap di sektor privat. Meski begitu, bukan berarti suap di sektor swasta tidak dapat dijerat dengan hukum positif Indonesia. Bahkan sebelum lahirnya UNCAC, Indonesia sudah terlebih dahulu mempidana suap di sektor swasta, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (UU 11/1980). Sayangnya, aturan ini bagai ketentuan yang terlupakan dan nyaris tak pernah digunakan. Adanya permasalahan yang sistemik, sedikit banyak mempengaruhi enggannya penegak hukum untuk menerapkan peraturan tersebut.
Kata Kunci : Suap Sektor Swasta/Privat, UNCAC, Korupsi, Suap.

Actions (login required)

View Item