PRATIWI, ANUGERAH RAMADHANI and Hananto, Untung Dwi and Sa'adah, Nabitatus (2018) PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BLORA DALAM RANGKA PENGAWASAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL. _001 HAN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ANUGERAH RAMADHANI PRATIWI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text ANUGERAH RAMADHANI PRATIWI_ABSTRAK.pdf Download (5kB)
	Text ANUGERAH RAMADHANI PRATIWI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text ANUGERAH RAMADHANI PRATIWI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text ANUGERAH RAMADHANI PRATIWI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (59kB)
	Text ANUGERAH RAMADHANI PRATIWI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text ANUGERAH RAMADHANI PRATIWI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text ANUGERAH RAMADHANI PRATIWI_DAFPUS.pdf Download (54kB)

Abstract

Pemerintahan Daerah memiliki otoritas yang tinggi untuk perkembangan pembangunan yang menjadi tujuan utama sistem Otonomi Daerah, akan tetapi pelanggaran disiplin masih belum dapat dihindari. Hal demikian juga terjadi di Kabupaten Blora. Pengawasan kinerja PNS dapat dilakukan juga oleh Inspektorat Daerah. Permasalahan yang diangkat dari penulisan hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Blora dalam rangka pengawasan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan permasalahan apa saja yang dihadapi serta upaya yang harus dilakukan.
Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Blora sudah dilakukan dengan baik, namun terkendala oleh terbatasnya sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan obyek pemeriksaan yang luas dan tingkat kesadaran disiplin yang lemah dari pegawai serta sistem pengawasan kepala instansi yang masih bersikap toleransi terhadap pelanggaran. Saran yang dapat diberikan adalah diperlukan adanya penambahan personil (SDM) agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlunya memotivasi diri sendiri agar meningkatkan disiplin sehingga peraturan yang ada dapat diterapkan secara optimal, serta perlu adanya sosialisasi terhadap Kepala instansi agar lebih tegas dalam memberikan hukuman sesuai dengan peraturan dan tidak bersikap toleran agar tidak terjadi pelanggaran yang berulang-ulang.
Kata kunci : Pengawasan PNS, Inspektorat Daerah, Disiplin PNS

Actions (login required)

View Item