PRADIPTO, YUDO and Saptono, Hendro and Mahmudah, Siti (2018) KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TRANSAKSI ONLINE TRADING. _125 Dagang 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text YUDO PRADIPTO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text YUDO PRADIPTO_ABSTRAK.pdf Download (66kB)
	Text YUDO PRADIPTO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text YUDO PRADIPTO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text YUDO PRADIPTO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (74kB)
	Text YUDO PRADIPTO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (645kB)
	Text YUDO PRADIPTO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (73kB)
	Text YUDO PRADIPTO_DAFPUS.pdf Download (71kB)

Abstract

Di era globalisasi, teknologi sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya sistem transaksi online trading yang merupakan suatu alternatif perdagangan efek sesuai dengan perkembangan teknologi informasi untuk kepentingan pembangunan ekonomi negara secara lebih efisien. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan mekanisme sistem transaksi online trading dalam perdagangan efek Pasar Modal dan juga perlindungan hukum bagi investor akibat adanya kejahatan dan pelanggaran yang ada di Pasar Modal terutama dalam sistem transaksi online trading serta wewenang dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi perdagangan efek melalui sistem transaksi online trading dalam Pasar Modal.
Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan diolah dengan metode kualitatif.
Mekanisme sistem transaksi online trading dalam perdagangan efek diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mengawasi kejahatan dan perbuatan yang dilarang dalam pasar modal, yaitu pengguna tidak dikenal, perdagangan orang dalam, penipuan, dan manipulasi pasar. Sistem transaksi online trading pada Pasar Modal Indonesia juga telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengeluarkan peraturan-peraturan
Kata Kunci : Pasar Modal, Online Trading, Investor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Actions (login required)

View Item