GIFFARI, AQIL WIDI and Pujiyono, Pujiyono and Cahyaningtyas, Irma (2019) KAJIAN YURIDIS EMPIRIS PROSES PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I SEMARANG. _029 PDN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
Aqil 029-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB) |
|
|
Text
Aqil 029-abstrak.pdf Download (51kB) |
|
|
Text
Aqil 029-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB) |
|
|
Text
Aqil 029-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB) |
|
|
Text
Aqil 029-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (61kB) |
|
|
Text
Aqil 029-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB) |
|
|
Text
Aqil 029-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (60kB) |
|
|
Text
Aqil 029-dapus.pdf Download (90kB) |
Abstract
Penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi aparat penegak hukum, sebab tanggung jawab atas benda sitaan negara dan barang rampasan negara oleh instansi Kepolisian dan Kejaksaan ketika telah tersedia RUPBASAN di suatu wilayah masih belum jelas. Menurut undang – undang benda sitaan dapat disimpan dan berada dibawah
tanggung jawab instansi Kepolisian maupun Kejaksaan hanya apabila belum tersedia RUPBASAN di wilayah bersangkutan. Dewasa ini instansi Kepolisian dan Kejaksaan tetap menempatkan penanganan benda sitaan di bawah tanggung jawabnya, walaupun telah tersedia RUPBASAN di wilayahnya. Penyimpanan tersebut dipandang sah karena dilakukan berdasarkan peraturan internal masing – masing instansi.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dimana data yang digunakan data sekunder terlebih dahulu dari beberapa literatur kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan dari hasil wawancara. Spesifikasi dari penelitian ini menggunakan spesifikasi secara deskriptis analitis maksudnya peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa apabila dalam suatu wilayah telah tersedia RUPBASAN, maka peraturan internal di instansi Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat secara otomatis berlaku terhadap penyimpanan benda sitaan. Jika di suatu wilayah belum tersedia RUPBASAN, maka dapat berlaku peraturan internal di instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Berkaitan proses pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Proses pengelolaan benda sitaan yaitu meliputi penerimaan, penelitian, pengklasifikasian, pendaftaran, penempatan, pemeliharaan, pengamanan, mutasi, penghapusan, dan pengeluaran. Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN Kelas I Semarang masih mengalami kendala – kendala yang meliputi kendala intern dan kendala ekstern. Oleh karena
itu diperlukan upaya – upaya untuk mengatasi kendala – kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Semarang.
Kata Kunci: Tanggung Jawab; Benda Sitaan Negara; Barang Rampasan Negara; Proses Pengelolaan; RUPBASAN
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tanggung Jawab; Benda Sitaan Negara; Barang Rampasan Negara; Proses Pengelolaan; RUPBASAN |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Perpus FH |
| Date Deposited: | 24 Apr 2026 07:49 |
| Last Modified: | 24 Apr 2026 07:49 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/49910 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
