PERMATASARI, MYA DWI and Sarono, Agus and Muhyidin, Muhyidin (2018) PELAKSANAAN KEWARISAN MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM ._120 Dagang 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MYA DWI PERMATASARI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text MYA DWI PERMATASARI_ABSTRAK.pdf Download (69kB)
	Text MYA DWI PERMATASARI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	Text MYA DWI PERMATASARI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	Text MYA DWI PERMATASARI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text MYA DWI PERMATASARI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text MYA DWI PERMATASARI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	Text MYA DWI PERMATASARI_DAFPUS.pdf Download (93kB)

Abstract

Penelitian ini dimulai karena untuk mengetahui apakah sistem kewarisan adat Minangkabau bertolak belakang dengan ajaran agama Islam, dan apakah sistem kewarisan adat Minangkabau telah sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan hukum waris di Minangkabau, bagaimana pelaksanaan hukum waris di Minangkabau jika dilihat dari hukum waris Islam.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data hukum primer dan data hukum sekunder, dimana data primer melakukan wawancara dan data hukum sekunder berupa buku-buku pelengkap data primer.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan hasil sebagai berikut : Kedudukan anak perempuan di Minangkabau lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, sedangkan di dalam agama Islam kedudukan anak laki-laki lebih tinggi derajatnya dibandingkan anak perempuan. Ketentuan waris Islam tidak dijalankan dalam pewarisan harta pusako tinggi, karena tidak ditemuinya unsur pewarisan islam di dalam pusako tinggi. Harta warisan Minangkabau dibagi menjadi dua bagian yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah, harta pusako tinggi meliputi : tanah ulayat, rumah gadang, sawah sedangkan harta pusako rendah meliputi : harta yang diperoleh selama menjadi suami istri. Masyarakat Minangkabau masih menerapkan waris adat bukan waris Islam dapat dilihat dari beberapa kasus yang terdapat didalam masyarakat Minangkabau.
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adat Minangkabau sudah dijelaskan didalam Tambo Alam sendiri yang dimana sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Minangkabau, di dalam masyarakat Minangkabau kedudukan anak perempuan lebih tinggi derajatnya di bandingkan anak laki-laki, sedangkan di dalam waris islam anak laki-laki derajatnya lebih tinggi dan kedudukan anak laki-laki di dalam waris islam mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Di dalam pembagian harta waris Minangkabau anak laki-laki hanya menjaga harta warisan agar harta warisan tersebut tidak hilang dan dapat digunakan oleh anggota kerabatnya. Implementasi waris Islam dalam pembagian harta waris di Minangkabau tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan masyarakat Minangkabau masih menggunakan sistem kekerabatan yang telah diterapkan oleh nenek moyang secara turun temurun.
Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah kaum laki-laki seharusnya mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan kaum perempuan, dimana kaum laki-laki nantinya akan memimpin sebuah keluarga dan menafkahi anak dan istrinya kelak. Masuknya ajaran agam Islam di Minangkabau seharusnya sebaiknya harus disadari penuh oleh masyarakat Minangkabau dan ilmu faraid yang terkandung didalam pembagian harta warisan terhadap harta pencarian di Minangkabau dapat dipraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat di Minangkabau dan bisa digabungkan ke ajaran adat sehingga kultur agama islam sendiri bisa dijalankan dengan secara bersamaan.
Kata Kunci: Pelaksanaan waris adat, Waris Minangkabau, Waris Islam

Actions (login required)

View Item