PANJAITAN, RICO ARDIKA and Jaya, Nyoman Serikat Putra and Sa'adah, Nabitatus (2019) TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG. _054 PDN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Rico 054-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)
	Text Rico 054-abstrak.pdf Download (94kB)
	Text Rico 054-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text Rico 054-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB)
	Text Rico 054-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text Rico 054-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (522kB)
	Text Rico 054-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text Rico 054-dapus.pdf Download (99kB)

Abstract

Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan bagi setiap warga negara dan penduduk sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang berkualitas, tidak mudah untuk mewujudkannya karena perilaku penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan yang korupsi, serta maladministrasi.
Penyelenggara pelayanan publik melakukan berbagai upaya untuk
mewujudkan pelayanan publik melalui inovasi pelayanan dengan tindakan diskresi, dengan harapan terwujudnya pelayanan yang lebih baik.Namun, penegakan hukum yang melakukan Operasi Tangkap Tangan dan penegakan hukum pidana terhadap pejabat pemerintahan atas tuduhan perbuatan korupsi, telah menimbulkan ketakutan tersendiri kepada penyelenggara pelayanan publik
untuk berinovasi.
Pemberantasan korupsi dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diskresi pejabat pemerintahan yang berindikasi terjadi penyalahgunaan wewenang dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum.
Diskresi pejabat pemerintahan merupakan hak dan wewenang pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemeriksaan terhadap penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh pengawasan intern pemerintah dengan sanksi administrasi. Apabila hasil pemeriksaan pengawasan intern pemerintah terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
Mencegah perbuatan sewenang-wewenang dari penegak hukum terhadap pejabat yang mengeluarkan diskresi, kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Tetapi, kekhawatiran juga muncul atas terbitnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang
menimbulkan polemik dalam upaya pemberantasan korupsi. Mengingat,adanya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pemeriksaan dan menilai serta menguji ada tidak adanya penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan atas diskresi yang dibuat, sehingga dipandang dapat berpotensi
melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Maladministrasi, Diskresi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Actions (login required)

View Item