Putra, Theodorus Kevin Purinsyah and Suwigjo, Nany Pudjianti (2023) KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN MANAJERIAL BERKAS PROTOKOL NOTARIS DI KABUPATEN SEMARANG SESUAI UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (COVER) 1. HALAMAN COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	Text (HALAMAN PERNYATAAN - KATA PENGANTAR) 2. HALAMAN PERNYATAAN - KATA PENGANTAR.pdf Restricted to Repository staff only Download (79kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (10kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (11kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Download (245kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Download (97kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Download (561kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (63kB)

Abstract

Manajerial berkas protokol Notaris merupakan kewajiban bagi Notaris dikarenakan hal tersebut merupakan arsip penting negara. Pelaksanaan manajerial berkas protokol Notaris harus selalu memperhatikan adanya faktor keamanan protokol Notaris dari resiko kerusakan dengan cara seksama dan penuh kehati-hatian,
karena usia, dan hilang. Menjadi kewajiban bagi Notaris untuk menyimpan protokol Notaris serta kewajiban bagi MPD Notaris Kabupaten Semarang untuk mengawasi serta serah terima protokol yang minimal sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun
untuk disimpan. Selain itu, terdapat kewajiban dalam hal melakukan pelaporan yang menjadi kewenangan MPD Kabupaten Semarang terhadap tiap-tiap Kantor Notaris di daerah kewenangannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan manajerial berkas protokol notaris di Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; peranan MPD Kabupaten Semarang dalam pengawasan terhadap pelaksanaan manajerial berkas protokol Notaris di Kabupaten Semarang; dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan manaerial berkas protokol notaris di Kabupaten Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa
yuridis empiris, spesifikasi penelitian analisis deskriptif, sumber dan jenis data menggunakan data primer dan data sekunder.
Metode pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara serta studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajerial berkas protokol notaris di Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan UUJN dalam ketentuan Pasal 16. Peranan MPD Kabupaten Semarang dalam pengawasan terhadap pelaksanaan manajerial berkas protokol Notaris di Kabupaten Semarang berupa pelaksanaan program kerja berupa pemeriksaan protokol Notaris untuk keperluan pemeriksaan rutin minimal (setahun sekali) maupun waktu tertentu sesuai keperluan. MPD Kabupaten Semarang membentuk Tim Pemeriksa untuk melaksanakan
pengawasan terhadap kantor Notaris di Kabupaten Semarang. Serta hambatan yang timbul dalam pelaksanaan manaerial berkas protokol notaris di Kabupaten Semarang berupa penyimpanan protokol notaris yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun
atau lebih, masalah MPD dalam penyimpanan protokol notaris yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih berupa tidak adanya biaya atau tidak adanya perhatian pemerintah untuk memberikan anggaran dalam menyediakan tempat penyimpanan protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih; serta hambatan pelaksanaan tugas MPD berupa kurangnya sosialisasi, faktor aturan UUJN, dan faktor tempat penyimpanan.

Actions (login required)

View Item