TAYANA, RICKY and Mahmudah, Siti and Lestari, Sartika Nanda (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK HOLOGRAM DI INDONESIA. _081 Dagang 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RICKY TAYANA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text RICKY TAYANA_ABSTRAK.pdf Download (139kB)
	Text RICKY TAYANA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	Text RICKY TAYANA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text RICKY TAYANA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text RICKY TAYANA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text RICKY TAYANA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	Text RICKY TAYANA_DAFPUS.pdf Download (160kB)

Abstract

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan menganalisis apa pengaturan merek hologram di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek hologram di Indonesia. Penelitian hukum ini ditulis menggunakan jenis penulisan hukum normatif dengan mengunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara analisis kualitatif dan dijelaskan dengan metode deskriptif. Penelitian hukum ini kemudian memperoleh hasil mengenai pengaturan merek hologram di Indonesia diatur di dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang terinspirasi dari Singapore Law Treaty. Sedangkan perlindungan hukum terhadap Merek Hologram dapat diperoleh setelah pemohon melakukan pendaftaran atas merek hologram.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki kelemahan berupa tidak diberikan definisi tentang merek hologram sehingga dapat membingungkan masyarakat dan munculnya celah hukum baru. Pendaftaran atas merek hologram juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya belum adanya pengaturan yang jelas mengenai hal-hal teknis di dalam pendaftaran serta pengaturan di dalam pemeriksaan merek. Solusi yang perlu dilakukan adalah pemerintah harus menerbitkan peraturan menteri untuk mengisi celah hukum dan kelemahan yang ada. Patut diapresiasi karena pemerintah sudah menerbitkan Permenkumham No.67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek Hologram, Pendaftaran Merek

Actions (login required)

View Item