PERMADI, AZMI SURYA and Trihastuti, Nanik and Priyono, FX. Joko (2019) IMPLIKASI KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR HORTIKULTURA PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP EKSPOR HORTIKULTURA AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI KETENTUAN GATT/WTO. _HI 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Azmi Surya Permadi - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text Azmi Surya Permadi - abstrak.pdf Download (66kB)
	Text Azmi Surya Permadi - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text Azmi Surya Permadi - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	Text Azmi Surya Permadi - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	Text Azmi Surya Permadi - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB)
	Text Azmi Surya Permadi - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (63kB)
	Text Azmi Surya Permadi - dapus.pdf Download (160kB)

Abstract

Persoalan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Ketentuan Impor produk Hortikultura serta Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) guna melindungi kepentingan nasional yang tidak selaras dengan ketentuan GATT/WTO dan berujung menimbulkan masalah hukum, bagi Indonesia karena mendapat keberatan dari Amerika Serikat sampai ke jalur DSB WTO. Pada akhirnya dalam kasus tersebut
panel memutuskan bahwa kebijakan yang diterapkan Pemerintah Indonesia dinilai tidak konsisten dengan aturan WTO yang berlaku, dengan demikian menyikapi kekalahan Indonesia dalam putusan Panel kasus DS477/DS478 perlu menjadi pembelajaran dalam perumusan kebijakan pembatasan impor produk pertanian ke depan. Selain itu diperlukan pemahaman terhadap hak dan kewajiban anggota WTO serta aturan WTO yang berlaku, terutama Agreement on Agriculture, Import Licensing, dan GATT 1994.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu pendekatan yang bersifat kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan kemudian menganalisis permasalahan yang ada. Penelitian ini juga menggunakan interpretasi komparatif dan sistematis.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pertama, kasus
sengketa hortikultura ini pemerintah Indonesia dinilai oleh Amerika Serikat menyalahi ketentuan yang tertera dalam GATT/WTO khususnya di dalam Article XI Section (1) GATT 1994 dan Article 4 Section (2) Agreement on Agriculture serta Article 3 Section (2) Agreement on Import Licensing Procedures, kebijakan yang dinilai bertentangan atau tidak sesuai tersebut tertera pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86 Tahun 2013 serta terdapat 9 tindakan yang tercantum dalam Permendag Nomor 16 Tahun 2013 dan Permentan Nomor 82 Tahun 2013 yang berhubungan dengan produk hortikultura ini bila kita tinjau dengan prinsip National Treatment sangat bertentangan yang dimana pada prinsip ini berisikan mengenai prinsip non diskriminasi diantara produk domestik dengan produk import. Kedua, di sisi lain pula indonesia secara tidak langsung menerapkan prinsip Non Tariff Bariers (NTB). Dalam hal ini pada pasal 11 GATT melarang adanya tindakan QR atau biasa disebut Hambatan Kuatitatif dalam kebijakan impornya.
Kata Kunci : Impor Hortikultura, Indonesia, Amerika Serikat, GATT/WTO

Actions (login required)

View Item