ISLAM, FATHIH MISBAHUDDIN and Hardjanto, Untung Sri and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2019) IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. _HTN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fathih-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Fathih-abstrak.pdf Download (146kB)
	Text Fathih-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (516kB)
	Text Fathih-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (548kB)
	Text Fathih-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB)
	Text Fathih-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (964kB)
	Text Fathih-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text Fathih-dapus.pdf Download (268kB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam kedudukannya di pemerintahan bertugas sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi tersebut dijalankan melalui para anggota DPR RI. Keanggotaan DPR RI yang dipilih secara
langsung melalui pemilihan umum pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi guna menjalankan kedaulatan rakyat. Karenanya, anggota DPR RI memiliki beberapa keistimewaan (privilege) yang tidak dimiliki oleh kebanyakan pejabat negara, yaitu hak imunitas. Tujuan disematkannya hak imunitas adalah sebagai upaya optimalisasi tugas anggota DPR RI. Hak ini menekankan pada
kekebalan hukum untuk tidak dapat dipidana maupun diganti antar waktu. Melalui keistimewaan tersebut, anggota DPR RI tidak perlu menghabiskan waktu untuk menyelesaikan perkara hukum yang dituduhkan kepadanya. Harapannya, dengan adanya keistimewaan ini anggota DPR RI dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, timbul kekhawatiran manakala hak ini
disalahgunakan. Oleh sebab itu, dilaksanakanlah penelitian ini guna membahas pengaturan hak imunitas anggota DPR RI berdasarkan UUD NRI 1945 dan penerapannya pada tataran praktik.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu
penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun referensi akademis yang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak imunitas anggota DPR RI yang ada hingga saat ini diatur sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang 2 Tahun 2018, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014. Adapun penerapannya yang berlaku saat ini, pada aspek ruang lingkup terdiri dari kekebalan hukum tidak dapat dituntut di depan pengadilan atas ucapan, sikap, dan/atau tindakannya dan jaminan tidak dapat diganti antar waktu oleh partai politik atas ucapannya. Bilamana terjadi dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh
anggota DPR RI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Presiden untuk menentukan berlaku atau tidaknya hak imunitas anggota DPR RI.
Kata Kunci: UUD NRI 1945, Undang-Undang, dan Hak Imunitas Anggota DPR RI

Actions (login required)

View Item