SINAGA, RULIANI PUTRI and Njatrijani, Rinitami and Mahmudah, Siti (2018) Tinjauan Yuridis Pendaftaran Merek Yang Dilakukan Oleh Pemohon Yang Beriktikad Tidak Baik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. _078 Dagang 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RULIANI PUTRI SINAGA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text RULIANI PUTRI SINAGA_ABSTRAK.pdf Download (79kB)
	Text RULIANI PUTRI SINAGA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text RULIANI PUTRI SINAGA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text RULIANI PUTRI SINAGA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	Text RULIANI PUTRI SINAGA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (476kB)
	Text RULIANI PUTRI SINAGA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (141kB)
	Text RULIANI PUTRI SINAGA_DAFPUS.pdf Download (159kB)
	Text RULIANI PUTRI SINAGA_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)

Abstract

Merek merupakan identitas dari suatu hasil karya intelektual manusia. Fungsi merek dalam dunia perdagangan yaitu sebagai tanda pengenal, sebagai nama produk, penunjuk asal produk, sebagai alat promosi/iklan, jaminan atas mutu produk, sebagai tanda pembeda harga, dan sebagai tanda penunjuk status sosial. Di Indonesia, ketentuan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dasar dari penegakan hukum merek di Indonesia adalah perlindungan terhadap pemohon yang beriktikad tidak baik yang tercermin pada saat pendaftaran merek.
Penulis akan membahas 2 (dua) permasalahan. Permasalahan pertama yaitu pengaturan kriteria iktikad tidak baik dalam pendaftaran suatu merek berdasarkan peraturan perundang-undangan merek di Indonesia dan konvensi serta perjanjian internasional lainnya. Permasalahan kedua mengenai penerapan kriteria iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek baik dalam tahap pemeriksaan maupun di tahap pengadilan.
Metode dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, ditinjau dari sudut ilmu hukum perdata dagang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang hukum merek. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang menitikberatkan pada data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian dari penulis yaitu mengenai kriteria iktikad tidak baik menurut Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs dihubungkan dengan kriteria iktikad tidak baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia. Dalam Konvensi Paris dan Persetujuan Trips lebih menekankan iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek adalah perbuatan seperti pemalsuan atau pembajakan merek sama halnya dengan iktikad tidak baik yang dirumuskan dalam perundang-undangan merek di Indonesia. Pelaksanaan pengaturan kriteria iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek pada tahap pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek lebih menekankan pada perbuatan peniruan lukisan, logo, dan kata ciptaan milik orang lain yang sudah terdaftar. Namun, di dalam pengadilan iktikad tidak baik berdasarkan interpretasi oleh hakim dalam beberapa yurisprudensi putusan pengadilan niaga di Indonesia bukan hanya sekedar perbuatan peniruan atau pembajakan merek milik orang lain.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) peranan sangat penting dalam mencegah pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Pembaharuan klasifikasi merek dalam database merek Dirjen KI dan profesionalisme pemeriksa merek sangat diperlukan untuk mencegah pendaftaran merek yang dilandasi dengan iktikad tidak baik.
Kata kunci : iktikad tidak baik, pendaftaran merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Actions (login required)

View Item