NDAUMANU, JONATHAN BERNADUS and Njatrijani, Rinitami and Saptono, Hendro (2018) IMPLEMENTASI PERCEPATAN DWELLING TIME DALAM BONGKAR MUAT BARANG PADA PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG. _075 Dagang 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
JONATHAN BERNADUS NDAUMANU_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (400kB) |
|
|
Text
JONATHAN BERNADUS NDAUMANU_ABSTRAK.pdf Download (122kB) |
|
|
Text
JONATHAN BERNADUS NDAUMANU_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB) |
|
|
Text
JONATHAN BERNADUS NDAUMANU_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB) |
|
|
Text
JONATHAN BERNADUS NDAUMANU_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB) |
|
|
Text
JONATHAN BERNADUS NDAUMANU_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (463kB) |
|
|
Text
JONATHAN BERNADUS NDAUMANU_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB) |
|
|
Text
JONATHAN BERNADUS NDAUMANU_DAFPUS.pdf Download (131kB) |
Abstract
Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah digencarkan kepada setiap pelabuhan yang ada di Indonesia untuk menurunkan jangka waktu bongkar muat atau dwelling time, hal tersebut dimaksudkan untuk menaikkan daya saing perekonomian bangsa dan menekan tingginya biaya logistik pada usaha domestik mengingat fungsi pelabuhan sebagai pintu gerbang (gateway), mata rantai (link), antar muka (interface) serta industrial entity. Penurunan angka dwelling time dapat mendorong pelabuhan-pelabuhan di Indonesia menjadi pelabuhan transshipment yang selama ini dipegang oleh pelabuhan Singapura dan Malaysia. Akibatnya setiap tahunnya Indonesia membuang devisa untuk melakukan pengiriman barang dari pelabuhan transshipment tersebut. Di Indonesia ketentuan mengenai pelayaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
Dalam penulisan hukum ini terdapat 2 (dua) permasalahan yang diangkat oleh penulis. Permasalahan pertama yaitu peran pemerintah dalam menekan jangka waktu dwelling time pada pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Dan permasalahan kedua yaitu dampak positif percepatan dwelling time.
Metode yang digunakan adalah yuridis empiris serta dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu data primer dengan melakukan wawancara dan pengamatan lapangan secara langsung serta data sekunder yaitu studi kepustakaan yang menitikberatkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Diketahui bahwa peran pemerintah dalam menekan dwelling time di Tanjung Emas sebenarnya sudah dilakukan. Pemerintah sudah membuat perbaikan baik pada sistem dan pelayanan diantaranya dengan melakukan pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia yang ada. Namun usaha yang selama ini dilakukan oleh pemerintah belum memberikan hasil yang maksimal. Jangka waktu dwelling time pada Pelabuhan Tanjung Emas belum mengalami penurunan yang berarti. Hal tersebut dikarenakan berbagai hal yang terjadi di lapangan yang terkait dengan seluruh rangkaian bongkar muat barang.
Pemerintah harus segera menciptakan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai dwelling time yang berlaku pada pelabuhan-pelabuhan Indonesia.Dengan adanya penurunan tersebut dapat memberikan dampak positif diantaranya menaikkan daya saing perekonomian bangsa, menghemat visa negara, menekan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan korupsi.
Kata kunci: Dwelling time, Bongkar muat barang, Pelabuhan Tanjung Emas.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Dwelling time, Bongkar muat barang, Pelabuhan Tanjung Emas. |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Mr Perpus FH1 |
| Date Deposited: | 22 Apr 2026 07:20 |
| Last Modified: | 22 Apr 2026 07:20 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/49542 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
