MARBUN, HARSENO M. and Saraswati, Retno and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2019) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. _HTN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Harseno-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (854kB)
	Text Harseno-abstrak.pdf Download (122kB)
	Text Harseno-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text Harseno-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (518kB)
	Text Harseno-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)
	Text Harseno-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (706kB)
	Text Harseno-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	Text Harseno-dapus.pdf Download (129kB)

Abstract

Dalam UUD NRI 1945, Istilah "pemberhentian presiden” diartikan sebagai proses pemberhentian terhadap presiden karena melakukan pelanggaran hukum maupun karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan hukum ini adalah yang pertama mengenai prosedur dan mekanisme pemberhentian presiden , kemudian yang kedua mengenai sifat dan kekuatan mengikat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait Pemberhentian Presiden.
Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis
normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk dijelaskan secara deskriptif.
Berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh kesimpulan
yaitu, Pertama Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak mengatur secara tegas mengenai pemberhentian presiden dalam masa jabatannya baik mengenai alasan maupun mekanismenya, kemudian Dalam UUD 1945 setelah perubahan alasan dan tata cara pemberhentian presiden diatur dalam pasal 7 A dan 7B UUD NRI 1945. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dikatakan bersifat final sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kewenangan lainnya.
Kata Kunci : Pemberhentian Presiden, Mahkamah Konstitusi, Sistem
Ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945

Actions (login required)

View Item