WIBOWO, ADE RIZKE PUTRI and Mahmudah, Siti and Lestari, Sartika Nanda (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TIGA DIMENSI DI INDONESIA. _071 Dagang 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ADE RIZKE PUTRI WIBOWO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text ADE RIZKE PUTRI WIBOWO_ABSTRAK.pdf Download (79kB)
	Text ADE RIZKE PUTRI WIBOWO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB)
	Text ADE RIZKE PUTRI WIBOWO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text ADE RIZKE PUTRI WIBOWO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB)
	Text ADE RIZKE PUTRI WIBOWO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text ADE RIZKE PUTRI WIBOWO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB)
	Text ADE RIZKE PUTRI WIBOWO_DAFPUS.pdf Download (157kB)

Abstract

Merek merupakan suatu tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Kemajuan ekonomi yang pesat serta didukung dengan kecanggihan teknologi menyebabkan jenis merek berkembang menjadi dua, yaitu merek tradisional seperti kata, huruf, angka dan merek non tradisional, seperti merek tiga dimensi. Di Indonesia, perlindungan hukum merek non tradisional, seperti merek tiga dimensi, ada setelah diundangkannya UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Penelitian ini membahas mengenai pengaturan pendaftaran merek tiga dimensi di Indonesia dan pelaksanaan pendaftaran merek tiga dimensi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan pendaftaran merek tiga dimensi di Indonesia diatur di dalam UU No. 20 Tahun 2016 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Dalam pendaftaran merek tiga dimensi harus memenuhi syarat seperti merek pada umumnya, yaitu harus dapat ditampilkan secara grafis dan memiliki daya pembeda. Selanjutnya, merek tiga dimensi akan ditolak pendaftarannya apabila memenuhi rumusan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016. Meskipun telah mengakomodir merek tiga dimensi, Indonesia tidak memberikan syarat khusus untuk pendaftaran merek tiga dimensi. Dalam pelaksanaan pendaftaran merek tiga dimensi juga dilakukan seperti merek pada umumnya yang terdiri dari permohonan pendaftaran, pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi. Namun, dalam hal permohonan pendaftaran merek tiga dimensi, pemohon harus melampirkan label merek berupa karakteristik merek tiga dimensi, yaitu gambar/lukisan yang dapat dilihat dari depan, samping, atas, dan bawah, serta deskripsi klaim perlindungan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pendaftaran, Merek Tiga Dimensi

Actions (login required)

View Item