FISABILLAH, ARDKEN and Pujiyono, Pujiyono and Rozah, Umi (2019) KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME SEBAGAI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Di INDONESIA. _PDN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ARDKEN FISABILLAH-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (812kB)
	Text ARDKEN FISABILLAH-abstrak.pdf Download (170kB)
	Text ARDKEN FISABILLAH-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB)
	Text ARDKEN FISABILLAH-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)
	Text ARDKEN FISABILLAH-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (416kB)
	Text ARDKEN FISABILLAH-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (502kB)
	Text ARDKEN FISABILLAH-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text ARDKEN FISABILLAH-dapus.pdf Download (392kB)

Abstract

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat adalah pendanaan terorisme. pendanaan terorisme di Indonesia sudah semakin meluas dan merambah pada berbagai elemen masyarakat. Pendanaan Terorisme yang menjanjikan imbalan materi yang cukup banyak membuat banyak masyarakat mau melakukan tindakan terorisme tanpa tahu sebab dan akibat yang jelas.
Pendanaan terorisme dengan cara itulah para teroris diluar negeri merekrut anggota baru yang ada di Indonesia. Masalah pendanaan terorisme pun juga menjadi masalah di berbagai negara termasuk di Kawasan Asean yang tidak terkecuali Indonesia.
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam melakukan pemberantasan pendanaan terorisme sebagai transnational organized crime dalam hukum positif, mengetahui dan menganalisis tindak pidana pendanaan terorisme sebagai transnational organized crime di waktu yang akan datang.
Metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis
Normatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh studi kepustakaan, yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode analisis data yang dipergunakan analisis kualitatif. kemudian data-data yang
diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pertama Pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia dilakukan dengan 2 cara yaitu soft approach dan hard approach. Dalam kaitannya dengan soft approach, Indonesia melakukan progam deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Pendekatan deradikalisasi merupakan penyeimbang dari pendekatan penegakan (law enforcement) dengan menggunakan sarana hukum pidana penanggulangan
kejahatan dengan pendekatan penal). Sementara dengan hard approach adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang dan meratifikasi perjanjian internasional yang Indonesia terlibat dan menyepakati di dalamnya yang menjadi landasan hukum bagi BNPT, TNI, Polri untuk melakukan pemberantasan pendanaan terorisme. Kedua tindak pidana pendanaan terorisme merupakan kejahatan
transnasional yang penanganannya sulit dilakukan oleh satu negara saja. Oleh karenanya membutuhkan kerja sama regional dalam rangka membangun keamanan regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN memiliki seperangkat kebijakan kontra penanggulangan terorisme yang telah diratifikasi dalam jangka waktu berbeda oleh para anggotanya sebagai bentuk harmonisasi kebijakan regional. Walaupun negara-negara ASEAN memiliki otoritasnya sendiri untuk
menjalin kerja sama u negara luar kawasan, dorongan akan upaya yang sama juga bagi negara anggota ASEAN lainnya. Harmonisasi menjadi pencapaian maksimal bagi upaya penanggulangan wilayah kawasan..
Kata kunci: Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Hukum Pidana
Indonesia, Transnational Organized Crime.

Actions (login required)

View Item