WIDAYANTI, DIANA and Budiharto, Budiharto and Nyatrijani, Rinitami (2018) Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Kasus Koperasi Pandawa Depok). _067 Dagang 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DIANA WIDAYANTI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	Text DIANA WIDAYANTI_ABSTRAK.pdf Download (99kB)
	Text DIANA WIDAYANTI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (405kB)
	Text DIANA WIDAYANTI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	Text DIANA WIDAYANTI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	Text DIANA WIDAYANTI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB)
	Text DIANA WIDAYANTI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text DIANA WIDAYANTI_DAFPUS.pdf Download (107kB)

Abstract

Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-orang, seseorang, atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada saat ini, banyak penawaran produk investasi berupa simpanan berjangka pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan janji tingkat pengembalian yang cukup tinggi sehingga banyak masyarakat yang tertarik dan menginvestasikan uangnya. Peristiwa tersebut harus dicermati secara kritis, karena banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum dengan menggunakan koperasi sebagai wadah untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Penyelesaian permasalahan apabila koperasi dalam keadaan merugi dan tidak dapat membayar utang utangnya seperti yang terjadi pada KSP Pandawa Mandiri Group dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pengurus koperasi terhadap kerugian yang menyebabkan koperasi dinyatakan pailit dalam keadaan insolvensi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor koperasi yang dirugikan karena terjadinya kepailitan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis. Data yang sudah diperoleh, lalu dilakukan analisis secara kualitatif.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KSP Pandawa Mandiri Group dan Nuryanto telah melakukan kelalaian serta menimbulkan kerugian bagi Kreditor dan harus bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perlindungan Hukum Terhadap kreditor koperasi yang dirugikan karena terjadinya kepailitan dilakukan melalui proses sita umum atas semua kekayaan debitor pailit untuk menyelesaikan utang KSP Pandawa Mandiri Group dan Nuryanto dan dengan adanya actio pauliana.
Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah melalui Pejabat pengawas koperasi simpan pinjam dan Pejabat Penilai kesehatan koperasi simpan pinjam melakukan pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi simpan pinjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemantauan perkembangan koperasi simpan pinjam secara berkala melalui laporan keuangan koperasi simpan pinjam yang bersangkutan agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai koperasi, sehingga tidak ada lagi kreditor-kreditor yang dirugikan dan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan khusus koperasi
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengurus Koperasi, Kepailitan

Actions (login required)

View Item