ARINANDA, ZSAZSA DORDIA and Herawati, Ratna and Hardjanto, Untung Sri (2019) PENYELESAIAN PELANGGARAN OLEH BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH PADA TAHUN 2018. _021 HTN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ZSAZSA DORDIA_021-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text ZSAZSA DORDIA_021-abstrak.pdf Download (130kB)
	Text ZSAZSA DORDIA_021-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text ZSAZSA DORDIA_021-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text ZSAZSA DORDIA_021-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text ZSAZSA DORDIA_021-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (593kB)
	Text ZSAZSA DORDIA_021-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)
	Text ZSAZSA DORDIA_021-dapus.pdf Download (285kB)

Abstract

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan berada di tangan rakyat. Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sesuai dengan amanat dalam Pasal 18 ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Dasar hukum yang
digunakan dalam Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Indonesia adalah Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang – Undang. Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta DKPP. Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bentuk Pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada Tahun 2018 dan bagaimana penyelesaiannya? Serta hambatan apa saja yang timbul dalam penyelesaian pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018?
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data – data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat 81 pelanggaran administrasi, 5 pelanggaran pidana pemilihan, 6 pelanggaran kode etik yang ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada Tahun 2018. Dalam menyelesaikan Pelanggaran, untuk pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPUD Provinsi Jawa Tengah berupa surat rekomendasi, untuk pelanggaran tindak pidana pemilihan diteruskan kepada penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Gakkumdu dan memberikan rekomendasi kepada DKPP untuk pelanggaran kode etik. Hambatan yang dialami Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran dapat dilihat dari segi substansi hukum yaitu kelemahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang memberikan kewenangan terbatas kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penindakan ataupun penyelesaian pelanggaran yang terjadi. Dari segi struktur hukum yaitu lembaga-lembaga yang terlibat baik dalam proses pembentukan undang-undang (DPR) ataupun pelaksana dari undang-undang tersebut (KPUD Provinsi Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa
Tengah). Dari segi kultur hukum yaitu masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.
Kata kunci: Bawaslu, Penyelesaian Pelanggaran, Pemilihan Kepala Daerah

Actions (login required)

View Item