NUGROHO, SETYO and Saraswati, Retno and Wisnaeni, Fifiana (2019) IMPLIKASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERHADAP PEMILIHAN,UMUM SERENTAK TAHUN 2019. _012 HTN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Setyo nugroho 012-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text Setyo nugroho 012-abstrak.pdf Download (45kB)
	Text Setyo nugroho 012-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text Setyo nugroho 012-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (472kB)
	Text Setyo nugroho 012-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
	Text Setyo nugroho 012-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (428kB)
	Text Setyo nugroho 012-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (47kB)
	Text Setyo nugroho 012-dapus.pdf Download (209kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perkara pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 dengan salah satu amar
putusannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya dilakukan secara serentak. Kemudian pemilu serentak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan tetap menerapkan ketentuan presidential threshold. Presidential threshold sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat dan kalangan politikus. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya mekanisme dan implikasi penerapan presidential
threshold dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap
pemilihan umum serentak tahun 2019.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library
Research). Untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil kajian dalam
penelitian ini dengan baik, valid dan logis, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan presidential
threshold di indonesia melalui ketentuan presidential threshold sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden bukan sebagai syarat persentase jumlah suara yang didapat calon presiden dan wakilnya untuk dapat dikatakan menang dalam sebuah pemilu. Pemilihan serentak yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem lima kotak, maka tujuan untuk memperkuat sistem presidensiil akan gagal, karena coattail effect tidak tercipta. Format surat suara yang sendiri sendiri sehingga memungkinkan pemilih mempunyai pilihan yang tidak sejalan. Selain itu penerapan presidential threshold dalam pemilu serentak 2019 juga menimbulkan beberapa Implikasi : Pertama, bertentangan dengan UUD 1945 tentang sistem presidensiil. Kedua, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD
1945. Ketiga, hilangnya hak asasi warga negara dalam UUD 1945.
Keempat, hilangnya manfaat coattail effect. Kelima, inkonsistensi
mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.
Kata kunci : Presidential Threshold, Pemilu serentak

Actions (login required)

View Item