NOVLARANG, PUTRA DIYAN and Saraswati, Retno and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2019) URGENSI PENERAPAN CONSTITUTIONAL QUESTION DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK – HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (THE PROTECTOR OF CITIZEN’S CONSTITUTIONAL RIGHTS). _010 HTN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
PUTRA DIYAN N 010-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB) |
|
|
Text
PUTRA DIYAN N 010-abstrak.pdf Download (126kB) |
|
|
Text
PUTRA DIYAN N 010-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB) |
|
|
Text
PUTRA DIYAN N 010-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB) |
|
|
Text
PUTRA DIYAN N 010-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB) |
|
|
Text
PUTRA DIYAN N 010-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (414kB) |
|
|
Text
PUTRA DIYAN N 010-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB) |
|
|
Text
PUTRA DIYAN N 010-dapus.pdf Download (187kB) |
Abstract
Saat ini dapat dilihat banyaknya warga negara yang terjerat kasus hukum, menggunakan pintu pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi sebagai wujud upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga negara ketika hak konstitusionalnya dilanggar. Hal demikian terjadi karena didalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 masih belum mewadahi suatu pengaturan mengenai
pertanyaan konstitusional (constitutional question) yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya sebagai The Protector of Citizen’s Constitutional Rights serta urgensi penerapan Constitutional Question di Indonesia, sementara yang kedua adalah mengenai bagaimana mekanisme Implementasi Constitutional Question dan
prospek pengaturan yang tepat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ke depan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peranturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan sejarah (history approach) dan
Pendekatan perbandingan (comparative approach). Dari hasil penelitian disimpulkan sebuah kewenangan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia untuk menerapkan mekanisme Constitutional Question secara legal formal, pengadopsian mekanisme tersebut dilakukan tanpa harus melalui Amandemen UUD NRI Tahun 1945, melainkan cukup dilakukan dengan cara mengubah UU MK, yakni dengan mengatur dan menambahkan mekanisme constitutional question ke dalam UU MK, dengan meletakkannya sebagai bagian
dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD sebagaimana dimaksud oleh pasal 24C Ayat (1) UUD 1945.
Kata Kunci : Constitutional Question, Mahkamah Konstitusi, Hak
Konstitusional, The Protector of The Citizen’s Constitutional Rights.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Constitutional Question, Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusional, The Protector of The Citizen’s Constitutional Rights. |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Perpus FH |
| Date Deposited: | 17 Apr 2026 08:38 |
| Last Modified: | 17 Apr 2026 08:38 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/49317 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
