ROHMAN, FAIZAL and Pujiyono, Pujiyono and Sutanti, Rahmi Dwi (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.SMG), _004 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Faizal Rohman-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (668kB)
	Text Faizal Rohman-abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Faizal Rohman-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text Faizal Rohman-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text Faizal Rohman-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text Faizal Rohman-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text Faizal Rohman-dapus.pdf Download (81kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap kerugian keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Salah satu bentuk pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi adalah melalui penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti terhadap pelaku
tindak pidana korupsi serta menelaah implementasi pelaksanaannya sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan Studi Putusan Nomor:
45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg.
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara dasar hukum dan praktik penerapan pidana
uang pengganti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum, niat memperkaya diri sendiri, serta akibat kerugian negara sebesar Rp439.219.137,00 yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun, denda Rp200.000.000,00, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang
pengganti senilai kerugian negara. Pertimbangan hakim mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun dalam pelaksanaannya, implementasi pembayaran uang pengganti menghadapi kendala, terutama
keterbatasan kemampuan ekonomi terpidana serta lemahnya mekanisme asset tracing dan penyitaan sejak tahap penyidikan. Akibatnya, tujuan hukum untuk mengembalikan kerugian negara belum sepenuhnya tercapai.
Kata Kunci: Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi, Dana Desa

Actions (login required)

View Item