SIREGAR, DZAKY MUFRIH AIMALUDDIN and Wibawa, Kadek Cahya Susila and Adiyanta, FC. Susila (2026) IMPLIKASI KEBIJAKAN LAYANAN KTP ELEKTRONIK TERHADAP KESENJANGAN DIGITAL DITINJAU DARI ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SEMARANG. _023 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DZAKY MUFRIH A. SIREGAR-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (558kB)
	Text DZAKY MUFRIH A. SIREGAR-abstrak.pdf Download (174kB)
	Text DZAKY MUFRIH A. SIREGAR-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text DZAKY MUFRIH A. SIREGAR-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text DZAKY MUFRIH A. SIREGAR-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB)
	Text DZAKY MUFRIH A. SIREGAR-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text DZAKY MUFRIH A. SIREGAR-dapus.pdf Download (239kB)
	Text DZAKY MUFRIH A. SIREGAR-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang sangat masif telah mengubah mekanisme pelayanan publik dari yang sebelumnya dilakukan secara konvensional berubah menjadi pelayanan berbasis digital. Salah satu sektor pelayanan publik yang terpengaruh digitalisasi ada pada layanan administrasi kependudukan, utamanya KTP Elektronik. Digitalisasi yang dilakukan ini menjadi penting untuk memastikan pelayanan yang diterima masyarakat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagaimana yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Kendati demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan baik dari segi teknis maupun yuridis yang berimplikasi pada terjadinya kesenjangan digital sehingga tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi urgensi penerapan kebijakan digital dalam layanan KTP Elektronik, menganalisis implikasi kesenjangan digital terhadap layanan KTP Elektronik ditinjau dari asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik, serta merumuskan solusi yuridis dari implikasi kesenjangan digital terhadap layanan KTP Elektronik di Kota Semarang. Penelitianini
menggunakan pendekatan non-doktrinal dengan jenis penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dan kebijakan yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat.
Pada penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan layanan KTP Elektronik di Kota Semarang masih menghadapi tantangan yuridis dan teknis yang menjadi sebab timbulnya kesenjangan digital. Permasalahan teknis tersebut meliputi permasalahan infrastruktur digital dan rendahnya kompetensi SDM. Sementara pada permasalahan yuridis, terdapat kekurangan dalam Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2025 serta UU Pelayanan Publik. Untuk menutup permasalahan tersebut, konsep yang menjadi novelty dalam penelitian ini adalah dengan melakukan reformulasi kebijakan terhadap UU Pelayanan publik agar sesuai dengan dinamika digitalisasi, kemudian perlu pembaharuan pada PerdaKota Semarang Nomor 10 Tahun 2025 dengan memasukkan pengaturan mengenai peningkatan sarana-prasarana, pembinaan, serta kerja sama dengan pihak luar guna menutup celah terjadinya kesenjangan digital. Lebih lanjut, diperlukan penerapan kebijakan berbasis afirmative action melalui preferential treatment agar dapat menciptakan kesetaraan akses.
Kata Kunci: Hak asasi manusia; Layanan KTP Elektronik; Kesenjangan digital; Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik; Kota Semarang; E-Government

Actions (login required)

View Item