KARTIKA, DHIYAA’ ULHAQ MUSYAFFA and Adhim, Nur and Ardani, Mira Novana (2026) PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA MELALUI JALUR MEDIASI (Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah antara TNI AD dengan Masyarakat Petani Urutsewu di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)._003 agraria 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DHIYAA’ ULHAQ MUSYAFFA KARTIKA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)
	Text DHIYAA’ ULHAQ MUSYAFFA KARTIKA_ABSTRAK.pdf Download (65kB)
	Text DHIYAA’ ULHAQ MUSYAFFA KARTIKA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB)
	Text DHIYAA’ ULHAQ MUSYAFFA KARTIKA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (136kB)
	Text DHIYAA’ ULHAQ MUSYAFFA KARTIKA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (564kB)
	Text DHIYAA’ ULHAQ MUSYAFFA KARTIKA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (70kB)
	Text DHIYAA’ ULHAQ MUSYAFFA KARTIKA_DAFPUS.pdf Download (75kB)
	Text DHIYAA’ ULHAQ MUSYAFFA KARTIKA_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sengketa agraria yang melibatkan antara TNI AD dengan masyarakat petani Urutsewu, Desa Setrojenar, Kabupaten Kebumen merupakan permasalahan yang kompleks dan berkepanjangan. Konflik berawal karena adanya dualisme klaim kepemilikan tanah masyarakat berdasarkan bukti C Desa dan kebiasaan secara turun-temurun, sementara pihak TNI AD mengklaim tanah Urutsewu sebagai aset negara berdasarkan status tanah “Government Ground” warisan dari kolonial Belanda. Konflik memanas dikarenakan adanya dugaan perluasan zona militer secara sepihak oleh TNI AD dari 500 meter menjadi 1000 meter dan kerusakan lahan pertanian.
Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis proses mediasi serta peran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dalam menyelesaikan sengketa di tanah Urutsewu. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Kepala Desa Setrojenar dan masyarakat terdampak, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan dokumen resmi.
Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen masih kurang optimal dikarenakan bersikap pasif setelah kegagalan mediasi yang dilakukan dan menyerahkan penyelesaian kepada para pihak dan putusan pengadilan. Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen terjebak antara mencatat administrasi negara atau melindungi hak masyarakat yang tercatat dalam C Desa. Ketidakhadiran aktif mengakibatkan terhambatnya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) karena tidak terpenuhinya proses “Clear and Clean”, yang mengakibatkan status tanah hingga saat ini masih belum terdaftar sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat petani.
Perlu adanya perubahan “Momerandum of Understanding” (MoU) menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum, peran aktif dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen untuk melakukan pendaftaran tanah, dan audit secara transparan tentang luas lahan untuk mencegah sengketa di kemudian hari.
Kata Kunci: Sengketa Agraria, Mediasi, Penyelesaian Sengketa.

Actions (login required)

View Item