WIWARADRISA, KAYETHALEA and Widanarti, Herni and Yunanto, Yunanto (2026) Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Keterlambatan Pencatatan Perkawinan dalam Perceraian Pasangan Beda Kewarganegaraan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 41/Pdt.G/2019/Pn. Mkd). _043 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Kayethalea Wiwaradrisa-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Kayethalea Wiwaradrisa-abstrak.pdf Download (86kB)
	Text Kayethalea Wiwaradrisa-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text Kayethalea Wiwaradrisa-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text Kayethalea Wiwaradrisa-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text Kayethalea Wiwaradrisa-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	Text Kayethalea Wiwaradrisa-dapus.pdf Download (217kB)
	Text Kayethalea Wiwaradrisa-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (416kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Mkd serta mengkaji akibat hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran yang tidak dicatatkan. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada kesesuaian
pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku serta implikasi hukum terhadap status harta bersama dalam perkawinan campuran yang tidak memenuhi syarat administratif berupa pencatatan perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, serta didukung dengan hasil wawancara sebagai bahan hukum sekunder.
Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Mkd didasarkan pada aspek sahnya perkawinan menurut hukum agama, fakta persidangan, serta perlindungan
terhadap pihak yang beritikad baik. Namun demikian, putusan tersebut menimbulkan permasalahan dari segi hukum positif, khususnya terkait dengan ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan berimplikasi pada ketidakpastian status harta bersama, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Pencatatan Perkawinan, Harta Bersama, Perceraian, Kepastian Hukum.

Actions (login required)

View Item