AGUSTINA, MARTHA DWI and Turisno, Bambang Eko and Prasetyo, Agung Basuki (2026) AKIBAT PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BELUM MENIKAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 889/Pdt.P/2012/PN-Sbg). _049 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MARTHA DWI AGUSTINA-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (538kB)
	Text MARTHA DWI AGUSTINA-abstrak.pdf Download (104kB)
	Text MARTHA DWI AGUSTINA-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text MARTHA DWI AGUSTINA-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB)
	Text MARTHA DWI AGUSTINA-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (492kB)
	Text MARTHA DWI AGUSTINA-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
	Text MARTHA DWI AGUSTINA-dapus.pdf Download (158kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek pengangkatan anak oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum menikah yang menimbulkan persoalan hukum mengenai pelaksanaan dan akibat hukumnya. Pada prinsipnya, pengangkatan anak diutamakan dilakukan oleh pasangan suami isteri, namun tetap dimungkinkan bagi orang tua tunggal sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan akibat hukum pengangkatan anak oleh PNS yang belum menikah serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 889/Pdt.P/2012/PN-Sbg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukumprimer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengangkatan anak oleh PNS yang belum dapat dilakukan sepanjang memperoleh izin yang berwenang
dan memenuhi syarat hukum pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menitikberatkan pada kepentingan dan kesejahteraan
anak serta kemampuan pemohon dalam memberikan pengasuhan, sehingga meskipun status pemohon belum menikah dan telah melampaui batas usia formal, permohonan pemohon tetap dikabulkan. Akibat hukum pengangkatan anak menimbulkan hubungan keperdataan antara orang tua angkat dan anak angkat,
terutama dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan, serta hak-hak keperdataan tertentu tanpa memutus hubungan darah dengan orang tua kandung. Dengan demikian, pengangkatan anak oleh PNS yang belum menikah sah secara hukum apabila memenuhi syarat dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Kata kunci : pengangkatan anak, PNS belum menikah, orang tua tunggal, akibat hukum, kepentingan terbaik bagi anak.

Actions (login required)

View Item