ZAHRA, NADIA and Indarja, Indarja and Ristyawati, Aprista (2026) PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ANGGOTA KORPS BRIMOB KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN KONFLIK KEMANUSIAAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA : KERANGKA NEGARA HUKUM DAN PERSPEKTIF EQUALITY BEFORE THE LAW. _029 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nadia Zahra-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (928kB)
	Text Nadia Zahra-abstrak.pdf Download (11kB)
	Text Nadia Zahra-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB)
	Text Nadia Zahra-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB)
	Text Nadia Zahra-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB)
	Text Nadia Zahra-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (18kB)
	Text Nadia Zahra-dapus.pdf Download (161kB)
	Text Nadia Zahra-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini menyoroti bahwa dalam konflik bersenjata di Papua, anggota Korps Brimob Polri sering kali terlupakan sebagai subjek HAM yang berhak atas perlindungan jiwa dan hak dasar saat menghadapi ancaman kemanusiaan. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi tugas dan fungsi Korps Brimob, tantangan dalam operasional, serta
membedah bentuk perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi aparat berdasarkan hak hidup dan perspektif equality before the law.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, yang kemudian diolah menggunakan analisis data kualitatif untuk mendalami fenomena penanganan konflik melawan Kelompok
Kriminal Bersenjata (KKB).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski implementasi tugas dan fungsi Korps Brimob di Papua merupakan perwujudan eksistensi satuan pamungkas yang memadukan penindakan taktis dengan misi kemanusiaan dalam menghadapi KKB. Namun, tugas dan fungsi tersebut dihadapkan pada risiko ekstrem yaitu ancaman nyawa di medan konflik serta kerentanan hukum dalam penggunaan diskresi di bawah pengawasan HAM. Perlindungan hukum bagi personel Korps Brimob di Papua merupakan mandat konstitusional yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Negara wajib menjamin hak untuk hidup dan prinsip equality before the law agar anggota Brimob tidak hanya menjadi alat negara, tetapi juga subjek hukum yang terlindungi dari kriminalisasi. Menjamin hak dasar
personel Korps Brimob di Papua dapat diartikan menjaga marwah hukum itu sendiri, memastikan penegakan kedaulatan tetap selaras dengan martabat kemanusiaan, dan keadilan bagi para aparat yang berada di garis depan.
Kata Kunci: Hukum, Perlindungan HAM, Korps Brimob Polri, Papua.

Actions (login required)

View Item