SEMBIRING, ADRIAN HAGANTA PEPAYOZA and Herawati, Ratna and Ristyawati, Aprista (2026) KEWENANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA SEMARANG. _028 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Adrian Sembiring-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (953kB)
	Text Adrian Sembiring-abstrak.pdf Download (256kB)
	Text Adrian Sembiring-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Adrian Sembiring-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Adrian Sembiring-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Adrian Sembiring-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (477kB)
	Text Adrian Sembiring-dapus.pdf Download (351kB)

Abstract

Organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokratis Indonesia, namun keberadaannya memerlukan pengawasan dan pembinaan yang terstruktur agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fenomena penyalahgunaan legalitas ormas di Kota Semarang, termasuk keterlibatan oknum anggota ormas dalam tindak kriminalitas dan premanisme, menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal (yuridis normatif) dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan mengacu pada regulasi utama seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2023, serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2018.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan pembinaan ormas oleh Kesbangpol Kota Semarang dilaksanakan melalui tiga fase terintegrasi, yaitu pengawasan preventif yang mencakup pendaftaran dan verifikasi Surat Keterangan Terdaftar serta pendataan melalui SIDAPURMAS, pengawasan aktif berupa monitoring kegiatan dan koordinasi lintas instansi, serta pengawasan responsif melalui penanganan pelanggaran dan pemberian sanksi administratif. Kewenangan Kesbangpol bersumber dari atribusi undang-undang dan delegasi peraturan pemerintah, sehingga setiap tindakan pembinaan dan pengawasan harus berada dalam batas kewenangan yang ditetapkan. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang tidak memadai, rendahnya kepatuhan administratif ormas, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan Kesbangpol melalui percepatan digitalisasi SIDAPURMAS, penambahan personel pengawas, pembentukan tim koordinasi terpadu lintas instansi, serta penyempurnaan regulasi pelaksana yang menetapkan standar pengawasan lebih terukur dan akuntabel.
Kata Kunci : Kesbangpol, organisasi kemasyarakatan, pengawasan, pembinaan, kewenangan administratif.

Actions (login required)

View Item