SUSANTO, HIJAR RAZIQIN and Njatrijani, Rinitami and Irawati, Irawati (2026) IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) PADA MEKANISME BOT PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK. _015 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text HIJAR RAZIQIN SUSANTO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (514kB)
	Text HIJAR RAZIQIN SUSANTO_ABSTRAK.pdf Download (9kB)
	Text HIJAR RAZIQIN SUSANTO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text HIJAR RAZIQIN SUSANTO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text HIJAR RAZIQIN SUSANTO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text HIJAR RAZIQIN SUSANTO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text HIJAR RAZIQIN SUSANTO_DAFPUS.pdf Download (133kB)
	Text HIJAR RAZIQIN SUSANTO_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB)

Abstract

Keterbatasan fiskal pemerintah mendorong penerapan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui mekanisme Build Operate Transfer (BOT) pada proyek Jalan Tol Semarang-Demak antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan PT PP Semarang Demak (PPSD) berdasarkan PPJT yang ditandatangani 23 September 2019. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas kepastian hukum dan kendala implementasinya menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJT telah dibangun di atas kerangka hukum yang komprehensif dengan masa konsesi 50 tahun, namun terdapat tiga kendala utama dalam implementasinya, yaitu terhambatnya pengadaan tanah akibat fenomena tanah musnah (land subsidence) yang menimbulkan kekosongan hukum, pemotongan anggaran APBN yang menyebabkan target penyelesaian mundur dari 2024 menjadi 2027, serta indikasi wanprestasi pemerintah yang menjadi dasar renegosiasi kontrak.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas kepastian hukum belum terpenuhi secara substansial akibat kekosongan regulasi dan perubahan kebijakan fiskal yang tidak diantisipasi sejak awal perjanjian.
Kata Kunci: KPBU, Build Operate Transfer, Kepastian Hukum, Jalan Tol Semarang-Demak, Perjanjian Konsesi

Actions (login required)

View Item