HIPPY, RAHMAH R. and Putrijanti, Aju and Utama, Kartika Widya (2026) PELAKSANAAN KEWENANGAN PTUN DALAM PENANGANAN SENGKETA KEPEGAWAIAN. _008 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RAHMAH R. HIPPY_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (568kB)
	Text RAHMAH R. HIPPY_ABSTRAK.pdf Download (142kB)
	Text RAHMAH R. HIPPY_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text RAHMAH R. HIPPY_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text RAHMAH R. HIPPY_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB)
	Text RAHMAH R. HIPPY_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text RAHMAH R. HIPPY_DAFPUS.pdf Download (227kB)

Abstract

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi badan peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa diantara orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Salah satu kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengenai sengketa kepegawaian.
Penelitian ini bertujuan untuk mengurai penyelesaian sengketa kepegawaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama. Metode pada penelitian ini merupakan penelitian non-doktrinal yang penyusunannya menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara yang didukung dengan data primer dan data sekunder.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan dan pelaksanaan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam kewenangan absolut, yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara salah satunya kepegawaian, sebagaimana hal ini diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hambatan pada pelaksanaan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa kepegawaian ditemukan pada pelaksanaan putusan dan ketidakpahaman pihak yang bersengketa terhadap prosedur upaya administratif dan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Kewenangan, Sengketa Kepegawaian.

Actions (login required)

View Item