FIRDAUSI, LATIFATUL FAUZIA and Prananda, Rahandy Rizki and Badriyah, Siti Malikhatun (2026) QUO VADIS ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN (STUDI KOMPARATIF: INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT). _047 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text LATIFATUL FAUZIA FIRDAUSI-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text LATIFATUL FAUZIA FIRDAUSI-abstrak.pdf Download (108kB)
	Text LATIFATUL FAUZIA FIRDAUSI-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	Text LATIFATUL FAUZIA FIRDAUSI-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (455kB)
	Text LATIFATUL FAUZIA FIRDAUSI-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (593kB)
	Text LATIFATUL FAUZIA FIRDAUSI-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text LATIFATUL FAUZIA FIRDAUSI-dapus.pdf Download (166kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan volume transaksi dan nilai ekonomi aset kripto di Indonesia yang menimbulkan kebutuhan mendesak akan pemanfaatannya sebagai objek jaminan utang, tetapi terkendala oleh kekosongan hukum positif yang spesifik. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan di Indonesia dengan Uniform Commercial Code (UCC) di Amerika Serikat, menganalisis hambatan pelaksanaan eksekusi, serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal agar dapat berlaku optimal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
fundamental konstruksi hukum antara kedua negara. Di Indonesia, aset kripto diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sehingga lembaga jaminan gadai dinilai lebih tepat dibandingkan lembaga jaminan fidusia karena memenuhi prinsip inbezitstelling melalui pemindahan penguasaan private key kepada pihak ketiga
yang independen guna memitigasi risiko pengalihan aset secara sepihak oleh debitur.
Hal tersebut berbeda dengan Amerika Serikat yang melalui UCC Article 12 telah mengklasifikasikan aset digital sebagai Controllable Electronic Records(CER) dengan metode penyempurnaan (perfection) melalui konsep “control” yang memberikan prioritas hak kepada kreditur. Terkait eksekusi, Indonesia menghadapi kendala inkompatibilitas prosedur lelang umum terhadap volatilitas harga kripto, sehingga solusi yang ditawarkan adalah formalisasi prosedur parate eksekusi secara langsung melalui bursa aset kripto terdaftar. Guna menjawab tantangan tersebut, penelitian ini
menawarkan rekonseptualisasi lembaga jaminan gadai yang diintegrasikan dengan peran pihak ketiga (kustodian) dalam penguasaan aset. Lebih jauh, penelitian ini merumuskan mekanisme eksekusi berbasis pasar (market-based execution) yang mengoptimalkan infrastruktur bursa guna memitigasi risiko volatilitas, sehingga memungkinkan likuidasi aset secara instan dan berkepastian hukum tanpa terhambat oleh birokrasi konvensional.
Kata Kunci: Aset Kripto, Jaminan Kebendaan, Gadai, UCC Article 12, Eksekusi Jaminan.

Actions (login required)

View Item