Pertiwi, Hana Anisa Dian and Silviana, Ana (2023) KEBIJAKAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA TANAH MUSNAH DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Provinsi Jawa Tengah). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text 1. COVER-HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (1MB)
	Text 2. SURAT PERNYATAAN-KATA PENGANTAR.pdf Download (682kB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf Download (59kB)
	Text 4. DAFTAR ISI.pdf Download (180kB)
	Text 5. BAB I.pdf Download (339kB)
	Text 6. BAB II.pdf Download (187kB)
	Text 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 2030. Download (713kB)
	Text 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only until 2030. Download (123kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (196kB)
	Text 10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (14MB)

Abstract

Pengadaan tanah pada pembangunan jalan tol Semarang-Demak seksi 1 mencakup Desa Purwosari, Kabupaten Demak. Kebijakan dan perlindungan hukum atas ganti kerugian oleh pemerintah menjadi permasalahan karena beberapa bidang yang terindikasi musnah akibat banjir rob. Masyarakat mengharapkan ganti
kerugian yang adil dan layak. Saat ini proses pengadaan tanah pada wilayah Desa Purwosari belum terealisasi dan sedang dikaji kembali oleh Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak terhadap ganti kerugian pada kegiatan pengadaan tanah musnah dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak serta mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemilik hak yang tanahnya musnah akibat bencana banjir rob. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Teknik
pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidangan yang tergenang sebanyak 113 bidang yang akan diberi dana kerohiman. Masyarakat menolak karena tanah berpotensi timbul setelah pembangunan. Pemerintah dapat memberikan kebijakan
yang tetap memikirkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan teori progresif. Pada prinsipnya negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap tanah musnah, namun pemerintah telah mengakomodasi perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah musnah dengan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 52
Tahun 2022. Apabila muncul tanah timbul saat proses kontruksi, hendaknya pemerintah memberikan hak prioritas bagi pemilik hak untuk mengklaim sisa tanahnya. Sehingga dengan kebijakan tersebut, masyarakat juga hendaknya sepakat menerima
dana kerohiman. Pemerintah perlu melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung terhadap Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2022 terkait perhitungan nilai minimum dana kerohiman.
Kata Kunci: Kebijakan Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Tanah Musnah

Actions (login required)

View Item