Marlina, Siti Romadhani and Sonhaji, Sonhaji and Solechan, Solechan (2026) PERAN DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK-HAK PEKERJA PADA PELANGGARAN BATAS WAKTU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT). _033 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Siti Ramadhani Marlina-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (496kB)
	Text Siti Ramadhani Marlina-abstrak.pdf Download (151kB)
	Text Siti Ramadhani Marlina-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	Text Siti Ramadhani Marlina-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text Siti Ramadhani Marlina-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (520kB)
	Text Siti Ramadhani Marlina-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	Text Siti Ramadhani Marlina-dapus.pdf Download (157kB)

Abstract

Perjanjian kerja merupakan kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang mengatur syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja. Salah satu bentuk perjanjian kerja yang dikenal dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam praktiknya penggunaan PKWT oleh perusahaan menunjukkan
kecenderungan yang semakin meningkat. Penerapan sistem kerja tersebut kerap dinilai lebih menguntungkan bagi pengusaha dan berpotensi mengabaikan pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Jawa Tengah dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak pekerja terkait pelanggaran batas waktu PKWT.
Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dan realitas penerapannya di lapangan. Data penelitian
diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum dan literatur yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pengaturan PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam aspek pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja PKWT melebihi jangka waktu maksimal yang ditetapkan. Lemahnya pengawasan tersebut
berdampak pada banyaknya kasus pelanggaran ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan PKWT. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kinerja pengawasan Dinas Ketenagakerjaan, perbaikan pengaturan mengenai hak dan kewajiban pengawas ketenagakerjaan serta penegasan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang serta menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pekerja PKWT secara adil sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hak Pekerja, Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT).

Actions (login required)

View Item