SITUMORANG, NATANAEL MARSAHALA and Susanto, Sri Nur Hari and Azhar, Muhamad (2026) IMPLIKASI RESENTRALISASI KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DALAM SISTEM HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA. _026 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Natanael Marsahala Situmorang-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (548kB)
	Text Natanael Marsahala Situmorang-abstrak.pdf Download (160kB)
	Text Natanael Marsahala Situmorang-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)
	Text Natanael Marsahala Situmorang-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB)
	Text Natanael Marsahala Situmorang-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (506kB)
	Text Natanael Marsahala Situmorang-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text Natanael Marsahala Situmorang-dapus.pdf Download (190kB)

Abstract

Transformasi tata kelola pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 menandai pergeseran fundamental politik hukum nasional dari desentralisasi menuju sentralisasi absolut. Perubahan ini mendekonstruksi tatanan otonomi daerah dengan menarik seluruh kewenangan strategis ke Pemerintah Pusat, memicu ketegangan konstitusional terhadap prinsip negara kesatuan dan keadilan distributif. Penelitian ini bertujuan menganalisis konfigurasi kewenangan saat ini, mengkaji implikasi yuridis kebijakan resentralisasi terhadap sistem hukum dan pemerintahan daerah, serta merumuskan strategi tata kelola
yang berkeadilan.
Metode penelitian pada penulisan hukum ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Penelitian ini menggunakan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk menggambarkan secara rinci dan terukur segala fenomena hukum yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji secara sistematis berbagai sumber kepustakaan yang ada. Metode analisis data yang digunakan adalah interpretasi. Teknik
interpretasi yang digunakan terdiri atas interpretasi gramatikal, historis, teleologis, dan sistematis.
Hasil dari penelitian ini terdiri atas empat poin utama. Pertama, Pergeseran paradigma politik hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia mengalami pergeseran dari desentralisasi menjadi sentralisasi. Kedua, Konfigurasi kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara saat ini menempatkan pemerintah pusat sebagai pemeran utama dalam pengelolaan pertambangan dengan mengesampingkan pemerintah daerah. Ketiga, implikasi yuridis dari kebijakan resentralisasi tersebut berakibat pada harmonisasi peraturan dan berakibat pada
penyelenggaran pemerintah daerah. Keempat, dalam menyelesaikan implikasi tersebut dirancang suatu formulasi strategi tata kelola pertambangan mineral dan batubara yang terdiri atas, rekonstruksi pemaknaan pasal 33 UUD 1945, optimalisasi delegasi bersyarat, dan penguatan instrumen non-perizinan pemerintah daerah.
Kata Kunci: Resentralisasi, Pertambangan Mineral dan Batubara, Otonomi Daerah, Kewenangan.

Actions (login required)

View Item