AL AZZA, PERMATA and Suhartoyo, Suhartoyo and Azhar, Muhamad (2026) PERAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG DALAM PERLINDUNGAN HAK PEKERJA TERHADAP PRAKTIK PENAHANAN IJAZAH. _024 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text PERMATA AL AZZA-cover.pdf Restricted to Registered users only Download (947kB)
	Text PERMATA AL AZZA-abstrak.pdf Download (154kB)
	Text PERMATA AL AZZA-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	Text PERMATA AL AZZA-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text PERMATA AL AZZA-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text PERMATA AL AZZA-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text PERMATA AL AZZA-dapus.pdf Download (142kB)

Abstract

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap pekerja sebagai bentuk jaminan kerja berpotensi merugikan hak-hak pekerja Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban pekerja selama bekerja dalam hukum ketenagakerjaan, menganalisis peran dinas tenaga kerja dalam pengawasan terhadap penahanan dokumen kerja, dan menganalisis upaya perlindungan pekerja terkait dengan
kepemilikan dokumen pribadi.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menelaah data-data sekunder melalui studi kepustakaan yang diperkuat dengan hasil wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis
kualitatif sehingga memudahkan mengkaji hasil analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penahanan ijazah masih dilakukan oleh perusahaan, meski telah diterbitkannya Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 sebagai larangan penahanan dokumen pribadi, sehingga melanggar hak-hak pekerja seperti hak atas pekerjaan dan hak atas rahasia pribadi. Meskipun demikian, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang telah berperan dalam upaya
pengawasan dan perlindungan hukum, seperti perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, mediasi, dan peradilan hubungan industrial sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pengusaha harus secara konsisten memenuhi hak pekerja dan pekerja perlu memastikan bahwa seluruh ketentuan dalam perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya, jika pengusaha tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian, maka pekerja dapat mengajukan perlindungan hukum. Diperlukan pengaturan secara eksplisit terhadap praktik penahanan ijazah/dokumen dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sehingga dapat memberikan perlindungan atas hak-hak pekerja.
Kata Kunci: Hak Pekerja, Ketenagakerjaan, Perusahaan, Penahanan Ijazah

Actions (login required)

View Item