KIRANA, VANIA GITA and Aminah, Aminah and Priyono, Ery Agus (2026) KEABSAHAN PILIHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA : Studi Kasus PT Pollux Aditama Kencana dan CNQC-NKE. _010 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text VANIA GITA KIRANA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (469kB)
	Text VANIA GITA KIRANA_ABSTRAK.pdf Download (205kB)
	Text VANIA GITA KIRANA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text VANIA GITA KIRANA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	Text VANIA GITA KIRANA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text VANIA GITA KIRANA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	Text VANIA GITA KIRANA_DAFPUS.pdf Download (221kB)

Abstract

Pilihan hukum dalam klausula penyelesaian sengketa perjanjian kerja sama bertujuan memberikan kepastian hukum sesuai asas kebebasan berkontrak, namun sering diabaikan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase. Penulisan hukum ini bertujuan menganalisis keabsahan pilihan hukum dan kesesuaian putusan pengadilan terhadap klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja sama antara PT Pollux Aditama Kencana, Qinjian International (South Pacific) Group Development Co PTE Ltd (CNQC), dan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan hukum dalam klausula penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta prinsip hukum perdata internasional. Namun, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 617/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1030/PDT/2024/PT DKI tidak sesuai hukum karena mengabaikan klausula penyelesaian sengketa dan melanggar Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 584/K/Pdt/2025 telah menegaskan kewenangan absolut arbitrase dan memulihkan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, pengadilan umum harus menolak sengketa yang terikat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan para pihak perlu memahami konsekuensi pilihan forum yang telah disepakati.
Kata Kunci: Pilihan Hukum, Klausula Penyelesaian Sengketa, BANI, Kepastian Hukum.

Actions (login required)

View Item