PUTRI, RIZKY NABBILA and Azhar, Muhamad and Suhartoyo, Suhartoyo (2026) KEWAJIBAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENERBITKAN ANJURAN TERTULIS SEBAGAI SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK. _025 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RIZKY NABBILA PUTRI-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (547kB)
	Text RIZKY NABBILA PUTRI-abstrak.pdf Download (256kB)
	Text RIZKY NABBILA PUTRI-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text RIZKY NABBILA PUTRI-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text RIZKY NABBILA PUTRI-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB)
	Text RIZKY NABBILA PUTRI-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text RIZKY NABBILA PUTRI-dapus.pdf Download (237kB)

Abstract

Perselisihan hubungan industrial, termasuk PHK diselesaikan melalui mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mewajibkan mediator menerbitkan anjuran tertulis apabila mediasi tidak mencapai kesepaktan. Namun, dalam praktik pada Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, mediator tidak menerbitkan anjuran tertulis serta beberapa pihak tidak memenuhi kewajiban mediasi sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, meskipun PMK Nomor 68/PUU-XII/2015 menegaskan bahwa anjuran tertulis merupakan bagian dari risalah penyelesaian mediasi dan bukan syarat formil tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kewajiban mediator dalam menerbitkan anjuran tertulis, kedudukan risalah mediasi sebagai syarat formil pengajuan gugatan, serta akibat hukum mediator tidak menerbitkan anjuran tertulis dan tidak dipenuhinya kewajiban mediasi oleh para pihak terhadap penerimaan gugatan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial.
Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Data penelitian terdiri data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang, PMK No 68/PUU-XIII/2015, dan Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, bahan hukum sekunder berupa literatur, dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif.
Hasil penelitian menunjukkan kewajiban mediator untuk menerbitkan anjuran tertulis telah diatur secara tegas dan bersifat imperatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2014, yang mewajibkan penerbitan anjuran tertulis paling lama 10 hari kerja sejak sidang
mediasi pertama apabila tidak mencapai kesepakatan. Selanjutnya, PMK Nomor 68/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa anjuran tertulis bukan syarat formil yang berdiri sendiri, melainkan bagian yang integral dari risalah penyelesaian mediasi sebagai syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, tidak diterbitkannya
anjuran tertulis oleh mediator merupakan pelanggaran kewajiban normatif dan asas kepastian hukum yang berimplikasi terhadap mekanisme administratif dan prosedural, serta akibat tidak dipenuhinya kewajiban mediasi oleh seluruh pihak menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil,
sehingga dapat menghambat akses pekerja terhadap keadilan.
Kata Kunci: Mediator, Anjuran tertulis, Risalah Mediasi, Pemutusan
Hubungan Kerja, Pengadilan Hubungan Industrial.

Actions (login required)

View Item