MAHARANI, CHATARINA DEVINTA AYU and Susanto, Sri Nur Hari and Azhar, Muhamad (2026) PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN SEBAGAI LOKASI PERTAMBANGAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH. _030 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Chatarina Devinta Ayu-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text Chatarina Devinta Ayu-abstrak.pdf Download (119kB)
	Text Chatarina Devinta Ayu-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text Chatarina Devinta Ayu-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Chatarina Devinta Ayu-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Chatarina Devinta Ayu-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB)
	Text Chatarina Devinta Ayu-dapus.pdf Download (129kB)

Abstract

Fenomena pemberian izin pengelolaan perairan sebagai lokasi
pertambangan di wilayah pesisir menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah, terutama terkait potensi penyalahgunaan wewenang. Praktik perizinan kerap memperlihatkan ketidaksesuaian dengan rencana zonasi, lemahnya pertimbangan lingkungan, serta minimnya partisipasi masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemberian izin pengelolaan perairan untuk kegiatan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 serta mengkaji
potensi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan daerah.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber dan jenis datanya menggunakan data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel, serta data tersier yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan izin pengelolaan perairan telah menetapkan mekanisme izin lokasi dan izin pengelolaan yang wajib sesuai rencana zonasi wilayah pesisir dan pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun demikian, dalam praktik masih terdapat potensi pelampauan wewenang, pencampuradukan kewenangan, dan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pengelolaan perairan sebagai lokasi pertambangan terjadi karena ketidaksesuaian antara pengaturan normatif dan
pelaksanaannya, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, kepatuhan terhadap asas legalitas, serta konsistensi penerapan pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah.
Kata kunci: izin pengelolaan perairan; pemerintahan daerah; penyalahgunaan wewenang; pertambangan; wilayah pesisir.

Actions (login required)

View Item