UDZIQ, RAFI IBRAR and Saraswati, Retno and Indarja, Indarja (2026) PROBLEMATIKA PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP KUALITAS PRODUK LEGISLASI PADA MASA LAME DUCK SESSION DPR RI. _020 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
RAFI IBRAR UDZIQI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (962kB) |
|
|
Text
RAFI IBRAR UDZIQI_ABSTRAK.pdf Download (7kB) |
|
|
Text
RAFI IBRAR UDZIQI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB) |
|
|
Text
RAFI IBRAR UDZIQI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB) |
|
|
Text
RAFI IBRAR UDZIQI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB) |
|
|
Text
RAFI IBRAR UDZIQI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB) |
|
|
Text
RAFI IBRAR UDZIQI_DAFPUS.pdf Download (81kB) |
Abstract
Masa transisi legislatif pasca pemilihan umum atau yang dikenal sebagai lame duck session merupakan periode krusial yang memiliki kerentanan tinggi terhadap distorsi proses pembentukan hukum akibat adanya asimetri antara wewenang konstitusional yang masih utuh dengan akuntabilitas politik anggota dewan yang menurun drastis. Kondisi ini menciptakan celah zona bahaya legislasi yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang dan berdampak langsung pada degradasi mutu undang-undang. Permasalahan utama dalam penelitian ini secara eksplisit meliputi dua hal, yakni bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang pada masa lame duck session DPR RI dalam proses pembentukan undang-undang, serta bagaimana implikasi penyalahgunaan wewenang tersebut terhadap kualitas produk legislasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, serta menilai implikasinya terhadap kualitas produk legislasi yang dihasilkan berdasarkan indikator kepatuhan asas pembentukan undang-undang, partisipasi bermakna, dan prinsip negara hukum.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan spesifikasi deskriptif-analitis dan preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, risalah rapat, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Data tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif untuk menginterpretasikan praktik legislasi berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik dan prinsip partisipasi bermakna.
Hasil pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua poin utama. Pertama, penyalahgunaan wewenang pada masa lame duck session bermanifestasi secara sistematis melalui deviasi agenda berupa penyisipan tiba-tiba, pemadatan durasi pembahasan, manipulasi prosedur kehadiran, hingga partisipasi publik yang bersifat semu. Kedua, praktik penyalahgunaan wewenang tersebut berimplikasi pada merosotnya kualitas produk legislasi secara formil maupun materiil yang tercermin dari cacat prosedur, disharmoni norma, dan tingginya angka pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Fase lame duck session terbukti secara sistemik menghasilkan produk hukum yang sub standar dan legal namun tidak legitimate karena mengorbankan prinsip kehati-hatian demi target politik jangka pendek.
Kata Kunci: Lame Duck Session, Penyalahgunaan Wewenang, Kualitas Legislasi, DPR RI, Partisipasi Bermakna.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Lame Duck Session, Penyalahgunaan Wewenang, Kualitas Legislasi, DPR RI, Partisipasi Bermakna. |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Mr Perpus FH1 |
| Date Deposited: | 14 Apr 2026 01:18 |
| Last Modified: | 14 Apr 2026 01:18 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/49023 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
