Permatasari, Salwa and Prananda, Rahandy Rizki and Priyono, Ery Agus (2026) PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS TINDAKAN WANPRESTASI DEBITUR DALAM PRAKTEK PEER TO PEER LENDING. _014 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Salwa Permatasari_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (992kB)
	Text Salwa Permatasari_ABSTRAK.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text Salwa Permatasari_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (472kB)
	Text Salwa Permatasari_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB)
	Text Salwa Permatasari_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (661kB)
	Text Salwa Permatasari_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB)
	Text Salwa Permatasari_DAFPUS.pdf Download (335kB)
	Text Salwa Permatasari_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (675kB)

Abstract

Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi informasi, khususnya Peer to Peer Lending, telah menghadirkan kemudahan akses pendanaan bagi Masyarakat, namun sekaligus menimbulkan risiko hukum, terutama bagi kreditur akibat terjadinya wanprestasi debitur. Hubungan hukum antara penyelenggara, kreditur, dan debitur yang dituangkan dalam kontrak elektronik baku berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak, sehingga menuntut penerapan prinsip itikad baik serta adanya perlindungan hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip itikad baik dalam Peer to Peer Lending berdasarkan regulasi yang berlaku, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi kreditur atas tindakan wanprestasi debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung dengan hasil wawancara sebagai bahan penunjang. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan prinsip itikad baik dalam praktik Peer to Peer Lending belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, khususnya dalam kontrak elektronik yang memuat klausula baku dan klausula eksonerasi yang berpotensi membatasi tanggung jawab penyelenggara. Perlindungan hukum bagi kreditur atas risiko wanprestasi debitur pada umumnya masih bersifat preventif melalui kewajiban transparansi dan manajemen risiko, namun perlindungan represif belum memberikan jaminan pemulihan kerugian secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan, serta penegasan tanggung jawab penyelenggara guna menjamin penerapan prinsip itikad baik dan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi kreditur dalam praktik Peer to Peer Lending.
Kata Kunci : Itikad Baik, Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Kreditur, Peer to Peer Lending

Actions (login required)

View Item