BUDIUTOMO, ILHAM ANDRI and Indarja, Indarja and Asy'ari, Hasyim (2026) TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN BADAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. _023 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ILHAM ANDRI BUDIUTOMO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (584kB)
	Text ILHAM ANDRI BUDIUTOMO_ABSTRAK.pdf Download (155kB)
	Text ILHAM ANDRI BUDIUTOMO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text ILHAM ANDRI BUDIUTOMO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text ILHAM ANDRI BUDIUTOMO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text ILHAM ANDRI BUDIUTOMO_DAFPUS.pdf Download (187kB)
	Text ILHAM ANDRI BUDIUTOMO-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara merupakan kebijakan strategis yang menimbulkan implikasi yuridis terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya melalui pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah IKN. Kedudukan IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang menjalankan fungsi pemerintahan daerah menimbulkan persoalan konseptual terkait prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi tersebut menciptakan konstruksi kelembagaan yang berbeda dari pemerintahan daerah pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara serta mengkaji kedudukan hukumnya dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif yuridis normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara merupakan bentuk pengaturan khusus (lex specialis) dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kedudukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara yang menjalankan fungsi pemerintahan daerah setingkat provinsi, dengan Kepala Otorita yang diangkat oleh Presiden tanpa melalui mekanisme pemilihan langsung, menimbulkan implikasi terhadap prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dan mekanisme check and balance. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan, penegasan batas kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang jelas agar penyelenggaraan pemerintahan tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Kata Kunci: Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Desentralisasi, Check and Balance.

Actions (login required)

View Item