SILITONGA, MAGDALENA JULI PESTA and Indarja, Indarja and Wisnaeni, Fifiana (2026) ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA. _021 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MAGDALENA JULI PESTA SILITONGA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text MAGDALENA JULI PESTA SILITONGA_ABSTRAK.pdf Download (237kB)
	Text MAGDALENA JULI PESTA SILITONGA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text MAGDALENA JULI PESTA SILITONGA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	Text MAGDALENA JULI PESTA SILITONGA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB)
	Text MAGDALENA JULI PESTA SILITONGA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text MAGDALENA JULI PESTA SILITONGA_DAFPUS.pdf Download (247kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengaturan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal memiliki fungsi strategis untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan APBN tidak bersifat absolut karena harus dilaksanakan berdasarkan prinsip konstitusionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan APBN serta implikasinya dalam pembangunan IKN.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD 1945, undang-undang terkait keuangan negara, serta peraturan pelaksanaannya, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan gramatikal untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap konstruksi kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan APBN.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan APBN merupakan kewenangan konstitusional yang dijalankan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mekanisme checks and balances. Dalam konteks pembangunan IKN, pengelolaan anggaran harus tetap berlandaskan prinsip legalitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, penguatan mekanisme pengawasan dan kepatuhan terhadap kerangka hukum keuangan negara menjadi aspek penting dalam menjamin pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah, APBN, Ibu Kota Negara, Keuangan Negara, Akuntabilitas.

Actions (login required)

View Item