Firmansyah, Annaya Raisha and Supratiwi, Supratiwi (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA ADMINSTRASI JAKARTA BARAT. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text Annaya Raisha Firmansyah_14010122130098_COVER .pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Annaya Raisha Firmansyah_14010122130098_BAB I .pdf Download (398kB)
	Text Annaya Raisha Firmansyah_14010122130098_BAB II .pdf - Submitted Version Download (236kB)
	Text Annaya Raisha Firmansyah_14010122130098_BAB III .pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text Annaya Raisha Firmansyah_14010122130098_BAB IV .pdf - Submitted Version Download (93kB)
	Text Annaya Raisha Firmansyah_14010122130098_DAFTAR PUSTAKA .pdf - Submitted Version Download (89kB)
	Text Annaya Raisha Firmansyah_14010122130098_LAMPIRAN .pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen krusial bagi keberlanjutan
lingkungan perkotaan. Namun, Jakarta Barat hanya memiliki 1,53% RTH dari
target 30% yang diamanatkan undang-undang, dengan stagnasi penambahan luasan
sejak 2019. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Gubernur
Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTH di Jakarta Barat serta mengidentifikasi
hambatan yang terjadi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model
implementasi kebijakan Edward III yang mencakup empat indikator: komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengembangan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) di Kota Administrasi Jakarta Barat belum terlaksana dengan baik
dikarenakan komunikasi kebijakan bersifat top-down dengan sosialisasi terbatas,
sumber daya finansial sangat minim (0,1% dari total APBD) tanpa anggaran
pembebasan lahan sejak 2019, disposisi pelaksana lemah ketika berhadapan dengan
kepentingan ekonomi, serta struktur birokrasi terfragmentasi dengan koordinasi
yang bergantung pada intervensi pimpinan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa
hambatan implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat multidimensional
dan sistemik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa akar masalah bukan
sekedar teknis melainkan, ketiadaan political will untuk menjadikan RTH sebagai
prioritas. Oleh karena itu, diperlukan realokasi anggaran berbasis prioritas wilayah,
penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran tata ruang, dan perbaikan mekanisme
koordinasi lintas sektor.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Jakarta Barat,
Edward III, Political Will.
68 Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item