Aqilla, Kintan and Astrika, Lusia (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA KARTU SIM PRABAYAR TELKOMSEL SIMPATI DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
|
Text
KINTAN AQILLA_14010122140108_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (644kB) |
|
|
Text
KINTAN AQILLA_14010122140108_BAB I.pdf - Submitted Version Download (438kB) |
|
|
Text
KINTAN AQILLA_14010122140108_BAB II.pdf Download (410kB) |
|
|
Text
KINTAN AQILLA_14010122140108_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (742kB) |
|
|
Text
KINTAN AQILLA_14010122140108_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (215kB) |
|
|
Text
KINTAN AQILLA_14010122140108_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (202kB) |
|
|
Text
KINTAN AQILLA_14010122140108_LAMPIRAN .pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah menjadikan data pribadi
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekaligus aset
strategis dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Namun, masifnya
digitalisasi ini juga memunculkan kerentanan baru, terutama pada penggunaan
kartu SIM prabayar yang mewajibkan penyerahan data identitas sebagai syarat
akses layanan. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai instrumen
hukum utama, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan
regulasi dengan pelaksanaan di lapangan. Berangkat dari kondisi tersebut,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelindungan
data pribadi dalam pengelolaan data pengguna kartu SIM prabayar Telkomsel di
wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode deskriptif, di mana analisis dilakukan dengan menyandarkan argumen pada
teori implementasi kebijakan publik dan teori hak privasi. Melalui proses
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak regulator,
operator seluler, serta masyarakat pengguna, ditemukan bahwa implementasi
kebijakan secara administratif telah berjalan di tingkat perusahaan melalui
pemenuhan standar teknis. Namun secara substantif, perlindungan tersebut belum
sepenuhnya dirasakan oleh pengguna, yang ditandai dengan rendahnya literasi
digital serta ketiadaan kontrol nyata individu terhadap data pribadi yang telah
diserahkan. Adanya kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dengan persepsi
keamanan di masyarakat menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang kuat dan
edukasi yang masif, kebijakan pelindungan data pribadi di sektor telekomunikasi
belum sepenuhnya efektif dalam memberikan jaminan keamanan bagi data pribadi
pengguna.
Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi, Implementasi Kebijakan Publik, Hak
Privasi, Telkomsel, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
66. Ilmu Pemerintahan 2026
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Social Science and Political Science |
| Divisions: | Faculty of Social and Political Sciences > Department of Government Science |
| Depositing User: | diana nirwani |
| Date Deposited: | 13 Apr 2026 04:10 |
| Last Modified: | 13 Apr 2026 04:10 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/48974 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
