SIMBOLON, NIEL BRYLIAN and Diamantina, Amalia and Soemarmi, Amiek (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI WARGA NEGARA ASING OLEH DIREKTORAT JENDRAL IMIGRASI. _013 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NIEL BRYLIAN SIMBOLON_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)
	Text NIEL BRYLIAN SIMBOLON_ABSTRAK.pdf Download (122kB)
	Text NIEL BRYLIAN SIMBOLON_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text NIEL BRYLIAN SIMBOLON_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB)
	Text NIEL BRYLIAN SIMBOLON_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (739kB)
	Text NIEL BRYLIAN SIMBOLON_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text NIEL BRYLIAN SIMBOLON_DAFPUS.pdf Download (178kB)

Abstract

Peningkatan mobilitas orang asing di Indonesia menuntut tata kelola keimigrasian yang dilaksanakan secara akuntabel dan selaras dengan prinsip negara hukum untuk keputusan penolakan Izin tinggal Tetap bagi Warga Negara Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian maupun penolakan Izin Tinggal Tetap merupakan wujud pelaksanaan kewenangan Direktorat Jendral Imigrasi yang berdampak langsung pada status hukum bagi Warga Negara Asing. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diterbitkan oleh otoritas imigrasi harus berlandaskan norma yang jelas, prosedur yang sah, serta prinsip pemerintahan yang baik agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah, serta didukung wawancara pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Analisis difokuskan pada keabsahan kewenangan, kesesuaian prosedural, dan penerapan asas legalitas dalam penerbitan Surat Keputusan Penolakan Izin Tinggal Tetap.
Hasil kajian menunjukkan bahwa konsekuensi penolakan Izin Tinggal Tetap tidak hanya berupa batalnya pemberian status menetap, tetapi juga memengaruhi kedudukan hukum pemohon, termasuk potensi kewajiban keluar dari wilayah Indonesia, terganggunya aktivitas ekonomi, serta dampak terhadap kehidupan keluarga dalam perkawinan campuran. Selain itu, keputusan yang tidak disertai alasan faktual dan dasar normatif yang memadai berpotensi mencederai prinsip kepastian hukum. sebagai langkah perlindungan, Warga Negara Asing dapat menempuh mekanisme keberatan administratif dalam hal ini proses pengajuan pemberkasan yang ditolak oleh Direktorat Jendral Imigrasi untuk menguji legalitas keputusan yang menjamin proses hukum yang adil dalam sistem administrasi Indonesia, khususnya dalam hal penolakan Izin Tinggal Tetap. Warga Negara Asing dapat mengajukan permohonan atas penolakan Izin tinggal Tetap. Dan diharapkan secara terbuka Dirjen Imigrasi memberikan kesempatan pengajuan atas penolakan Izin Tinggal Tetap bagi Warga Negara Asing di Indonesia.
Kata Kunci: Penolakan Izin Tinggal Tetap, Direktorat Jenderal Imigrasi, Warga Negara Asing, Keputusan Tata Usaha Negara, Upaya Hukum.

Actions (login required)

View Item