SIALLAGAN, VANY DIVA DA VINCHI and Santoso, Budi and Sutrisno, Putri Ayu (2026) PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI TERHADAP KEMASAN PRODUK MINUMAN JAHE (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 26 PK/PDT.SUS-HKI/2022). _041 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text VANY DIVA DA VINCHI SIALLAGAN-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (704kB)
	Text VANY DIVA DA VINCHI SIALLAGAN-abstrak.pdf Download (8kB)
	Text VANY DIVA DA VINCHI SIALLAGAN-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text VANY DIVA DA VINCHI SIALLAGAN-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text VANY DIVA DA VINCHI SIALLAGAN-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text VANY DIVA DA VINCHI SIALLAGAN-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (56kB)
	Text VANY DIVA DA VINCHI SIALLAGAN-dapus.pdf Download (80kB)

Abstract

Ketidakpastian hukum atas desain industri kemasan minuman jahe menjadi latar penelitian ini, sebagaimana tercermin dalam sengketa antara PT Total Asri Sumber Alam dan PT Aneka Boga Citra. Desain kemasan milik Penggugat yang telah diproduksi dan dipasarkan sejak 2009 didaftarkan oleh Tergugat pada 2014, memicu gugatan di PN Niaga Jakarta Pusat dan berlanjut sampai Mahkamah Agung
(Putusan PK No.26/PK/Pdt.Sus-HKI/2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum desain industri Kemasan Produk Minuman Jahe berdasarkan UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan untuk menganalisis pertimbangan hukum MA dalam penyelesaian kasus tersebut.
Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatam kasus (case approach). Spesifikasi penelitian ini adalah analisis deskriptif, dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kesamaan sub-aspek untuk diinterpretasi dan dilakukan analisis menyeluruh dikaitkan dengan permasalahan. Studi kepustakaan
terdiri atas peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum relevan. Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif untuk menelaah dan menilai ketentuan hukum berdasarkan bahan hukum yang digunakan.
Hasil kajian menegaskan bahwa sistem pendaftaran desain industri bersifat konstitutif dan mensyaratkan unsur kebaruan sebagai dasar hak eksklusif. Sementara proses pendaftaran berfungsi sebagai upaya preventif dan mekanisme gugatan pembatalan serta penegakan hukum menyediakan perlindungan represif. Namun dalam praktiknya, ketidakjelasan definisi kebaruan dan pemeriksaan
substantif yang kurang optimal membuka peluang pendaftaran desain yang sebenarnya bukan baru. Dalam Putusan MA No.26/PK/Pdt.Sus-HKI/2022, hakim menegaskan bahwa desain yang telah diumumkan dan dipakai sebelumnya tidak dapat dianggap baru, sehingga pendaftaran tanpa unsur kebaruan dan itikad baik
dinyatakan batal demi hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa walaupun sistem pendaftaran bersifat preventif, perlindungan desain industri harus mencerminkan keadilan substantif dan kepastian hukum. Implikasi praktisnya meliputi perlunya penguatan pemeriksaan substantif dan penegasan kriteria kebaruan untuk mencegah sengketa serupa di masa mendatang.
Kata Kunci: Desain industri, perlindungan hukum, unsur kebaruan.

Actions (login required)

View Item