SYAHPUTRA, RIFADH ADIT and Adhi, Yuli Prasetyo and Ardani, Mira Novana (2026) PROBLEMATIKA TERHADAP MODERNISASI SISTEM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 5 TAHUN 2020 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL. _051 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Rifadh Adit Syahputra-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	Text Rifadh Adit Syahputra-abstrak.pdf Download (80kB)
	Text Rifadh Adit Syahputra-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text Rifadh Adit Syahputra-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text Rifadh Adit Syahputra-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	Text Rifadh Adit Syahputra-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB)
	Text Rifadh Adit Syahputra-dapus.pdf Download (118kB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang cepat, dalam hal ini dapat mengakibatkan terjadinya perkembangan pelayanan pada bidang pertanahan khususnya mengenai hak tanggungan. Untuk dapat meningkatkan dan memudahkan pelayanan hak tanggungan yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan menyeimbangkan
kebutuhan pada masyarakat, dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria serta Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Perihal Pelayanan hak tanggungan Terintegrasi Secara elektronik. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan hak tanggungan setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 di Kantor Pertanahan Kota Tegal serta upaya Kantor Pertanahan Kota Tegal dalam mengatasi kendala yang ada pada saat pendaftaran hak tanggungan elektronik. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengkaji permasalahan yang terjadi pada pembaruan sistem pendaftaran hak tanggungan elektronik di Kota Tegal dengan jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif,
wawancara dengan narasumber di Kantor Pertanahan Kota Tegal, serta analisis peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020, pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan tidak
menggunakan sistem manual dan digantikan menggunakan sistem elektronik sehingga dapat memberikan jaminan keabsahan dokumen yang dimuat dalam sebuah surat pernyataan yang dikirim melalui sistem elektronik, terdapat juga 5 kendala pada pendaftaran hak tanggungan elektronik di kantor pertanahan Kota Tegal, yaitu: wujud, kehandalan, kecepatan menanggapi, jaminan, kesediaan
memahami, Kantor Pertanahan kota tegal juga disarankan meningkatkan SDM yang menguasai regulasi yang berlaku, PPAT juga harus meningkatkan kehati-hatian, dalam pengunggahan dokumen, perlu juga optimalisasi sarana dan server guna
mendukung kelancaran layanan.
Kata Kunci: Hak Tanggungan Elektronik, Sistem Pendaftaran Hak
Tanggungan Elektronik,Kota Tegal, Problematika, Modernisasi.

Actions (login required)

View Item