SIAHAAN, WINOLA CHARITY and Cahyaningtyas, Irma and Effendy, Feri Satria Wicaksana (2026) PERAN PENYIDIK PADA PERKARA TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM (Studi Penyidikan Tindak Pidana di Ditreskrimsus Polda Jateng). _012 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text WINOLACHARITYSIAHAAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (589kB)
	Text WINOLACHARITYSIAHAAN_ABSTRAK.pdf Download (121kB)
	Text WINOLACHARITYSIAHAAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (541kB)
	Text WINOLACHARITYSIAHAAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
	Text WINOLACHARITYSIAHAAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text WINOLACHARITYSIAHAAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text WINOLACHARITYSIAHAAN_DAFPUS.pdf Download (248kB)

Abstract

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan tugas penegakan hukum yaitu mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat, maka penyidik melakukan penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik dalam penanganan tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dengan studi pada penyidikan perkara hak cipta Siemens “NX” di Ditreskrimsus Polda Jateng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan, terutama terkait lamanya proses penyidikan akibat adanya negosiasi yang terus berlangsung meskipun telah memasuki tahap penyidikan. Kondisi tersebut berdampak pada tidak tercapainya kepastian hukum bagi pemegang hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dalam aspek substansi, struktur, dan budaya hukum guna meningkatkan efektivitas penanganan perkara tindak pidana hak cipta.
Kata Kunci : Hak Cipta, Penyidik, Delik Aduan, Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item